Jakarta, KlikAnggaran.com - Dalam rangka menyukseskan pencapaian SDGs, salah satu hal yang dibutuhkan adalah pendanaan sebagai salah satu faktor suksesnya misi tersebut. Oleh karena itu, harus ada pendanaan yang jelas untuk PBB. Namun demikian, lembaga yang ada di bawahnya juga harus lebih efisien, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas bagi seluruh negara yang tergabung khususnya bagi Indonesia.
"Indonesia berharap PBB perlu menerima pendanaan yang lebih pasti secara berkelanjutan, namun kita juga meminta PBB dan lembaga yang ada di bawahnya harus lebih efisien, transparan dan akuntabel," jelas Ernita, anggota Komisi fraksi PDI itu.
Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah satu dari sekian banyaknya negara yang aktif memberikan kontribusi, sejak 2015 total kontribusi Indonesia ke PBB mencapai Rp 366,8 Miliar atau sekitar 50 persen dari total kontribusi Indonesia ke seluruh lembaga internasional.
Dikatakan, Indonesia menerima banyak program dari PBB terutama program pembangunan melalui UNDP. Namun, anggota Komisi I ini menila banyak program yang belum tersalurka. Masih menurutnya, seharusnya PBB lebih memperhatikan prioritas pembangunan nasional Indonesia dalam mendesain beberapa programnya.
"Semua harus terlibat, bukan hanya terlibat eksekutif tetapi juga legislatif," ujarnya.
Sebagaimana diketahui bahwa program PBB berasal dari iuran negara-negara anggotanya. Oleh sebab itu DPR berhak memonitor penggunaan anggaran negaranya termasuk anggaran yang diberikan ke PBB.
