Jakarta, Klikanggaran.com - Selama dua tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam menahkodai Indonesia banyak hal yang perlu dikritisi dan dibenahi. Kita menilai berdasarkan fakta dan data emperik. Banyak aspek yang harus diketahui bangsa Indonesia. Persoalan yang menjadi catatan serius pemerintahan kepemimpinan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia ke arah lebih baik.
Mari kita melihat dari berbagai aspek dan bidang, misalnya aspek keamanan dan pertahanan pemerintahan Jokowi-JK. Hal yang menjadi catatan serius ini adalah perihal program bela negara yang digagas oleh Kementerian Pertahanan.
Wakil Ketua DPR RI, Dr. Fadli Zon, memaparkan dan mengkritisi soal program bela negara, pemerintahan Jokowi-JK menargetkan merekrut 100 juta kader bela negara, padahal program bela negara ini masih perlu pembahasan serius.
"Perihal kerangka regulasinya aja belum mapan," ujarnya, Sabtu (22/10/2016).
Dalam Undang-Undang Keamanan Nasional yang sudah sekian lama diajukan, hingga saat ini belum tuntas dibahas. Artinya, program ini berjalan tanpa didasari kerangka regulasi yang kuat. Dalam hal keamanan negeri, seperti konflik komunal yang terjadi 2 tahun periode pemerintahan Jokowi-JK merupakan masalah yang harus ditangani serius. Sebagaimana yang terjadi di Singkil pada Oktober 2015 dan Tolikara pada April 2016.
Belum lagi belakangan ini terjadi konflik antara aparat keamanan dan masyarakat adat di Kabupaten Gowa yang sampai saat ini belum menemukan titik penyelesaian. Hingga potensi konflik horizontal dengan berbagai macam latar belakang, akan semakin meningkat di tengah implementasi Pilkada serentak.
"Semua ini perlu penanganan sistematis baik secara ekonomi, politik, dan budaya," tegasnya.
