Jakarta, Klikanggaran.com - Bukan hanya persoalan aksesbilitas pendidikan yang mudah dijangkau dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, tapi askesbilitas mendapatkan guru yang profesional juga mutlak didapatkan oleh para siswa di setiap jenjang pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Fikri Faqih, dalam rilisnya pada awak media, Jumat 14 Oktober 2016 menyampaikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu menangani kauntitas dan kualitas guru.
“Data Kemendikbud, dari 3,9 juta guru, baru 1 juta guru yang memenuhi syarat minimal kualifikasi akademik S1. Selain itu baru 1,9 Juta yang tersertifikasi,” jelas Fikri, sapaan akrab dari politisi asal PKS tersebut.
Fikri juga memaparkan, ada potensi 316 ribu guru yang akan pensiun pada tahun 2020, hal itu harus segera ditangani karena kuantitas guru yang semakin sedikit. Rata-rata per tahun terdapat 75 ribu guru yang akan pensiun.
"Persoalan ini, jika tidak dicari solusinya secara cepat dan bijaksana, akan mengurangi daya saing anak bangsa dalam menghadapi era globalisasi karena rekruitmen tenaga pendidik baru yang berkualitas lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan anak Indonesia yang masuk usia sekolah,” jelas Fikri.
Fikri juga menyoroti Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang akan melahirkan sertifikasi guru pun masih terbatas. Menurut Fikri perlu ada koordinasi yang bagus antara Kemendikbud dan Kemenristek Dikti dalam penyediaan LPTK.
“Asrama di LPTK maksimal berkisar di angka 5000 orang per tahun. Padahal, kebutuhan untuk memenuhi hal tersebut per tahun sebesar 40.000. Karena LPTK memiliki peran pernting untuk menjadi tempat pelaksana sertifikasi guru yang telah ditetapkan Kemenristekdikti kepada para sarjana untuk menjadi tenaga pendidik. Oleh karena itu, fungsi koordinasi antara Kemenristekdikti dan Kemendikbud harus terus ditingkatkan. Target Kemenristekdikti untuk memenuhi target 46 dari 17 LPTK di tahun 2016 ini, harus tercapai,” imbuh Fikri.
Fikri juga menegaskan bahwa Komisi X akan senantiasa mendukung kementerian terkait untuk memiliki perencanaan yang matang terkait kuantitas dan kualitas guru.
“Untuk itu, Komisi X mendorong kementerian terkait agar membuat blue print peningkatan produktifitas lulusan guru yang berkualitas, melalui peningkatan kapasitas asrama LPTK, dan yang paling penting adalah peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T, yaitu Terluar, Terdepan, dan Tertinggal,” tutup Fikri.
