Jakarta, KlikAnggaran.com - Rapat antara BPJS dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas tentang asumsi dasar, pendapatan serta defisit dan pembiayaan RUU APBN 2017 terbilang alot, karena sampai sekarang pun belum selesai.
Jajaran BPJS menyampaikan adanya kekurangan dana yang dibutuhkan selama menjalankan program pemerintah selama tahun 2016. Oleh sebab itu, jajaran BPJS menyampaikan kepada pihak Banggar DPR agar diadakan penambahan dana untuk tahun 2017 nanti, agar proses penyejahteraan rakyat Indonesia berjalan lancar dan aman.
Sementara itu, Said Abdullah selaku Wakil Ketua Banggar DPR RI menyatakan, bisa saja anggaran untuk tahun 2017 dinaikkan, akan tetapi sistem yang selama ini digunakan BPJS harus bisa adaptable terhadap karakter masyarakat Indonesia. Banyak daerah di pelosok yang belum mampu merasakan adanya BPJS ini.
"BPJS harus memperbaiki sistem yang ada. Rakyat menengah ke bawah juga harus merasakan kehadiran BPJS," ujarnya, Kamis (22/9/2016).
Sejauh ini Banggar juga memperhatikan bagaimana kinerja BPJS dan sistem yang berjalan. Sampai saat ini Banggar melihat adanya ketimpangan dalam penggunaan BPJS serta proses pembayarannya.
"Kami menyarankan sistem silang. Atau, yang kaya men-subsidi yang kurang mampu, itu harus dilakukan. Yang kaya tetap membayar iuran BPJS tersebut, sementara yang kurang mampu jangan bersedih karena tidak bisa membayar iuran tersebut. Sistem subsidi silang ini harus berjalan," ujar Said.
