Jakarta, Klikanggaran.com (4/1/2017) - Terkait kebijakan-kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah, Aliansi BEM SI Sumbagsel dan Sumbagut mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:
Assalamualaikum Wr.Wb. Apa kabar Indonesia hari ini? Kabarnya tahun baru di Indonesia dibanjiri oleh hadiah-hadiah luar biasa dari pemerintah untuk rakyatnya.
Belum habis rakyat menelan dahaga karena melihat banyaknya tenaga kerja asing ilegal khususnya China, serta turis asing China yang menyalahgunakan bebas visa untuk bekerja. Tapi, pemerintah seolah menutup mata terhadap pengangguran negara ini, yang mencapai angka 7,02 juta. Dan, kini pemerintah kembali memberi kejutan.
Kejutan ini mempersembahkan kado tahun barunya. Kado tahun baru dari sang pemangku kebijakan yang alih-alih bercita-cita meningkatkan produktivitas rakyat, malah semakin hari semakin tidak pro rakyat.
Ada apa dengan pemerintah kita? Satu tanda tanya besar ketika pemerintah yang katanya pro rakyat ini malah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat memberatkan rakyat. Dimulai dari pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan, dan sebagainya.
Hingga hari ini rakyat harus mendapatkan kado tahun barunya berupa kenaikan pembayaran tarif kendaraan bermotor mulai dari STNK, pajak, BPKB, dan lain sebagainya, hingga 3x lipat. Ditambah lagi kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA (biasa digunakan rakyat kecil), dari Rp 605/kWh akan menjadi Rp 1467,28/kWh. Diketahui kenaikan tersebut melalui 3 tahap yang dimulai 1 Januari 2017.
Pada tanggal 1 Januari 2017 menjadi Rp 791/kWh. Kenaikan berikutnya adalah 1 Maret 2017 menjadi Rp 1.034/kWh, dan 1 Mei 2017 menjadi Rp 1.352/kWh. Terakhir, pada 1 Juli 2017 menjadi Rp 1467,28/kWh.
