Totok juga mengungkapkan penempatan lima soal asesmen ini akan ditaruh secara acak. Namun, tidak semua mata pelajaran yang diujikan dalam dalam UN disisipkan lima soal tambahan tersebut.
Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menilai asesmen kompetensi minimum tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun layaknya UN. Menurutnya, asesmen sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu beberapa bulan untuk melihat bagaimana perubahan siswa.
“[Asesemen kompetensi minimum] sebaiknya dilakukan tidak hanya satu kali setiap tahunnya. Bisa dilakukan tidak kepada semua siswa, hanya diambil sampelnya saja asalkan mewakili setiap sekolah dan populasi siswa yang ada,” katanya.
Baca: PPK Kemenag Tersangka Korupsi Pengadaan Barang 16 Miliar
Lebih lanjut, Anindito meminta adanya transparansi hasil asesmen bagi masing-masing siswa maupun sekolah. Selain itu, hal tersebut juga berlaku untuk metodologi asesmen, hasil, hingga rencana penggunaan hasil asesmen yang sudah dikumpulkan.
"Hasil individual bisa diberikan kepada masing-masing siswa dan sekolahnya, sedangkan hasil dalam bentuk agregat dapat diumumkan untuk tiap daerah, jenis, dan jenjang pendidikannya," ujar Anindito.
Walaupun tidak digunakan untuk menentukan nilai kelulusan siswa, menurut Anindito nilai asesmen dapat dijadikan umpan balik bagi komponen sistem pendidikan untuk perbaikan praktik pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan kebijakan pendidikan.
[Sumber: Bisnis[dot]com]