Sebanyak 88 persen dari kelompok penolak menilai Soeharto tidak pantas menjadi pahlawan nasional karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa pemerintahannya.
Selain itu, 82,7 persen responden menilai Soeharto membungkam kebebasan berpendapat dan pers, sementara 79,6 persen menilai ia melanggar hak asasi manusia.
“Sebagian besar yang menolak beralasan karena catatan pelanggaran HAM dan praktik KKN yang dianggap masif di masa Orde Baru,” kata Hensat dalam siarannya.
Sebanyak 61,3 persen responden lainnya juga menyebut masa pemerintahannya sarat dengan intimidasi terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan.
Hensat: Pemerintah Jangan Hanya Lihat Angka Dukungan
Menurut Hensat, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat masih terbelah dalam menilai warisan kepemimpinan Soeharto.
Ia menekankan, pemerintah perlu mempertimbangkan kedua sisi — baik dukungan maupun penolakan — sebelum mengambil keputusan politik.
“Ini adalah alasan-alasan yang sangat krusial bagi sejarah Indonesia. Jadi ini harusnya bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memutuskan nantinya,” ujarnya.
“Jadi jangan hanya dilihat banyak yang setuju, tapi dilihat juga yang tidak setuju,” tegas Hensat.
Ia menambahkan, pemberian gelar pahlawan nasional tidak semata soal banyaknya dukungan, melainkan tentang keberanian bangsa melihat sejarah dengan jujur dan menyeluruh.
Survei Nasional Kedai Kopi
Sebagai informasi, survei Kedai Kopi dilaksanakan pada 5–7 November 2025 menggunakan metode Computerized Assisted Self Interview (CASI).
Jumlah responden mencapai 1.231 orang dengan rentang usia 17 hingga 60 tahun yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Survei ini menjadi salah satu indikator terbaru bagaimana publik menilai figur Soeharto, yang hingga kini masih menjadi tokoh paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia.**