(KLIKANGGARAN) — Perdebatan publik soal wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali memanas di ruang publik.
Berdasarkan hasil survei Kedai Kopi, mayoritas responden — mencapai 80,7 persen — menyatakan setuju, meski sebagian lainnya menolak karena alasan pelanggaran HAM serta praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) selama masa pemerintahannya.
Hasil survei ini dipaparkan oleh Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) dalam siaran langsung di kanal YouTube miliknya pada Sabtu, 8 November 2025.
“Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen,” kata Hensat.
Dukungan Publik: Swasembada dan Stabilitas Politik
Menurut Hensat, kelompok yang mendukung pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional menganggap keberhasilan pembangunan dan stabilitas ekonomi menjadi alasan utama.
Sebanyak 78 persen responden menilai keberhasilan Soeharto mencapai swasembada pangan, sementara 77,9 persen menganggapnya sukses membawa Indonesia pada masa pembangunan pesat.
“Sebanyak 78 persen responden menyebut Soeharto berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, sementara 77,9 persen menganggapnya sukses melakukan pembangunan nasional,” jelas Hensat.
Tak hanya itu, 63,2 persen menilai Soeharto berhasil menyediakan sekolah dan sembako murah, sedangkan 59,1 persen lainnya memuji stabilitas politik pada masa Orde Baru.
Penolakan Kuat karena Catatan Kelam Orde Baru
Meski dukungan publik tinggi, hasil survei juga menunjukkan adanya penolakan keras terhadap wacana ini.