Risiko Utang dan Tantangan Komunikasi Pemerintah
Harris mengingatkan risiko utang jatuh tempo sebesar Rp1.400 triliun harus diwaspadai. “Kalau pola utang baru dipakai untuk menutup utang lama, itu berbahaya,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dari pejabat ekonomi.
“Menteri Keuangan itu bendahara negara, bukan juru bicara politik. Salah bicara sedikit saja bisa mengguncang pasar,” tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Ingatkan Anak Muda: Bangsa Indonesia Terlalu Baik, Pemimpin Harus Cerdas dan Tak Boleh Lugu
Soal Proyek Kereta Cepat: “Ini Bayi Sungsang”
Harris menegaskan kritiknya terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) bukan berarti menolak ide dasarnya, melainkan soal desain dan efisiensi.
“Sejak awal proyek itu memang salah desain. Saya sudah bilang di rapat: ini bayi sungsang,” katanya.
Ia menjelaskan, biaya proyek yang mencapai lebih dari US$7 miliar tidak sebanding dengan jarak yang hanya sekitar 200 kilometer. Pemilihan lokasi stasiun yang jauh dari pusat bisnis juga menurunkan potensi penumpang.
“Target penumpang 40 ribu per hari tidak tercapai — realisasinya hanya sekitar 16 ribu orang. Tiket yang semula Rp400 ribu pun harus diturunkan menjadi Rp250 ribu demi menarik minat masyarakat,” paparnya.
Baca Juga: Proyek Whoosh Disorot Lagi: Pengamat Nilai Pergeseran dari Jepang ke China Jadi Akar Masalah Utama
Akibatnya, kata dia, proyek tersebut menanggung kerugian operasional hingga Rp10 miliar per hari dan turut membebani keuangan BUMN seperti PT KAI.
Meski demikian, ia tidak menolak proyek infrastruktur berteknologi tinggi. “Kalau sekarang akhirnya harus disubsidi, katakan dengan jujur dan transparan kepada publik,” ujarnya.
Harapan untuk Arah Ekonomi Prabowo
Menutup wawancara, Harris menyatakan optimismenya terhadap arah ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo serius membangun kemandirian ekonomi nasional. Beliau ingin memperkuat industri dasar, pangan, dan energi,” ucapnya.
Baca Juga: Bambang Pamungkas Minta Fans Garuda Introspeksi, Bukan Marah-Marah Usai Gagal ke Piala Dunia 2026
DPR, lanjutnya, akan mengawal agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Negara harus hadir untuk menolong yang lemah, tapi tidak boleh mematikan dinamika pasar. Di situlah letak ekonomi Pancasila,” pungkasnya.**