3. MB Episode 4 dan 5 : Organisasi Penggerak dan Guru Penggerak
FSGI menilai bahwa terminologi Penggerak berdampak negatif pada polarisasi guru.
Belum pernah dalam sejarah dunia Pendidikan Indonesia, profesi guru bisa terbelah seperti yang terjadi di era 5 tahun terakhir dengan sebutan Guru Penggerak dan Guru Biasa.
Guru Penggerak dan guru biasa telah menimbulkan Ketidakadilan dalam Perlakuan. Guru Penggerak dikarbit dan mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Mereka diberi banyak dana dan berprospek untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah dan atau Pengawas Sekolah, Sedangkan guru biasa yang sudah bagus nyaris tidak terurus bahkan terpinggirkan.
Perpecahan ini tidak hanya berdampak pada moral dan semangat para guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan. Guru biasa mungkin merasa kurang termotivasi untuk memberikan yang terbaik karena merasa tidak ada penghargaan atau pengakuan terhadap kerja keras mereka.
Fakta dilapangan adalah system Pendidikan guru penggerak, baik yang 9 bulan apalagi 3 bulan tidak dapat mengubah karakter guru dan tidak mampu memberikan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kalapun ada guru penggerak yang bagus sebenarnya adalah guru-guru yang memang sudah bagus dari sebelum menjadi guru penggerak, jadi bukan merupakan hasil Pendidikan guru penggeraknya.
Hal ini juga diperparah oleh kecendrungan Kementerian yang selalu melakukan klaim keberhasilan program berdasarkan data online terkait jumlah guru penggerak, bukan pada evaluasi tentang seberapa besar dampak baik dari keberadaan guru penggerak bagi siswa atau sekolahnya.
4. MB Episode 15 : Kurikulum Merdeka
Secara esensial Kurikulum Merdeka telah meletakkan dasar yang kuat dan mampu menunjukkan keterkaitan antar fase dan keberlanjutan konsep Pendidikan dari Pendidikan dasar, menengah hingga Pendidikan tinggi. Terkait pembelajaran setidaknya terdapat 3 point kemajuan dalam kurikulum Merdeka, yakni:
(1) Berfokus pada materi esensial, sehingga siswa memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi;
(2) Peserta didik mendapatkan projek untuk mengembangkan soft skills dan karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila;
(3) Guru bisa fleksibel menentukan perangkat ajar yang sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Memang masih ada beberapa miskonsepsi dalam implementasinya namun hal itu terjadi karena memang Teknik pelaksanaan di lapangan yang tidak diseragamkan.
Literasi dan numerasi tetap rendah walau sudah ganti kurikulum ke kurukuulm merdeka, hal disebabkan antara lain:
(1) Sekolah tingkat dasar kelas tinggi (Fase B dan C) justru kehilangan fokus pada Calistung (baca nulis dan berhitung)
(2) Sekolah memaksa KKM/KKTP tinggi dan dipaksakan nilai memenuhi KKM walau siswa belum bisa baca, nulis , berhitung tingkat rendah (banyak keluhan guru SMP/SMA mendapatkan siswa nilai terkait calistung tinggi tetapi belum bisa calistung)
(3) Maindset sebagian guru terutama kepala sekolah belum berubah (paradigma lama, membantu siswa dengan nilai tinggi yg jauh diatas kemampuan siswai), yg seharusnya menerapkan diferensiasi penilaian dalam interval
(4) Kebebasan akses instan teknologi, siswa malas berpikir terutama membaca, permasalahan belajar, soal , tugas secara cepatjawaban didapat dari aplikasi AI, chat GPT dll, tanpa berusaha paham isinya.
5. Kebijakan Pengangkatan Guru PPPK (P3K)
Banyaknya pengangkatan guru P3K pada 5 tahun terakhir dan kemudahan proses Pendidikan Profesi Guru yang tentu saja dapat meningkatkan taraf hidup guru dan meningkatkan motivasi guru professional. Meskipun dalam hal ini masih terdapat kelemahan dalam komposisi formasi dan persebaran mata Pelajarannya.
FSGI mengapresiasi program P3K yang digagas oleh pemerintah, peningkatan kesejahteraan dan masa depan para guru sangat menggembirakan dan program ini perlu dilanjutkan untuk pemerintah kedepannya. Namun perlu ada fungsi pengawasan di daerah melalui lembaga independen tentang perekrutan P3K sampai pada penyebaran kebutuhan guru-guru P3K disetiap sekolah.
Adanya penumpukan Guru -Guru P3K berimbas pada pemberian jam mengajar disekolah yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Proses perpindahan guru P3K yang seharusnya memenuhi formasi yang ada, akan tetapi fakta dilapangan banyak guru – guru P3K yang meminta perpindahan ke sekolah yang diinginkannya berdasarkan pertimbangan tempat domisili yang jauh.