Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025: Banyak Dikeluhkan, Harapan Perubahan di 2026

KLIKANGGARAN — Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 kembali menjadi sorotan tajam. Banyak jemaah mengeluhkan buruknya pelayanan dan lemahnya manajemen penyelenggaraan haji tahun ini.

Kementerian Agama (Kemenag) sebagai penanggung jawab dinilai tidak mampu merespons secara cepat dan adaptif terhadap berbagai perubahan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Salah satu isu utama yang dikeluhkan adalah ketidaksiapan Kemenag dalam mengantisipasi pengurangan jumlah syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji.

Ketidaksiapan ini berdampak langsung terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari penempatan hotel jemaah yang tidak sesuai harapan, lemahnya pendampingan terhadap jemaah lanjut usia (lansia), hingga minimnya koordinasi antara kepala rombongan dan para jemaah yang mereka bimbing.

Abdul Khaliq Ahmad, Ketua Umum Silaturahim Haji dan Umrah (SAHI) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, menyebut bahwa penyelenggaraan haji 2025 belum menunjukkan perbaikan signifikan.

"Kami menerima banyak laporan langsung dari jemaah bahwa pelayanan tahun ini sangat mengecewakan, terutama di kawasan Armuzna. Fasilitas yang disediakan jauh dari layak, penelantaran jemaah masih terjadi, dan transportasi kembali mengalami keterlambatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang akan menjadi penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 mendatang. Menurutnya, pengalaman buruk pada musim haji 2025 harus dijadikan pelajaran berharga untuk melakukan reformasi total dalam tata kelola haji.

"BP Haji harus mampu menyusun perencanaan yang cermat dan antisipatif, melakukan rekrutmen petugas haji yang profesional dan kompeten, serta memperkuat diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi agar kuota haji tidak hanya stabil, tapi juga bisa bertambah," tambah Abdul Khaliq Ahmad.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi-organisasi perhajian, agar penyelenggaraan haji benar-benar berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah. "Kita tidak bisa lagi membiarkan kejadian-kejadian yang merugikan jemaah terus berulang setiap tahun," pungkasnya.

Harapan besar kini ditujukan kepada BP Haji agar mampu membawa perubahan nyata demi memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan khusyuk di tahun mendatang.***