(KLIKANGGARAN) – Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan sistem pembayaran royalti pencipta karya intelektual agar berlaku secara internasional. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menyebut gagasan ini akan dibawa ke forum World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss.
Konsep yang diajukan bernama Protokol Jakarta, yang memastikan musisi dan penerbit memperoleh bayaran royalti setara dari platform digital global tanpa perbedaan antarnegara.
"Sekarang platform global memberikan bayaran yang berbeda-beda di tiap negara. Kita butuh aturan yang berlaku secara internasional," kata Supratman dalam pernyataan resminya, pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Menurutnya, aturan global penting untuk memastikan perusahaan digital bersikap adil terhadap hak cipta. Dengan 194 negara anggota, WIPO dinilai punya kekuatan mendorong regulasi bersama.
Protokol Jakarta lahir dari kegelisahan pencipta yang merasa diperlakukan tidak setara. Musisi dan penerbit di negara berkembang kerap menerima bayaran lebih kecil dibandingkan mereka di negara maju meski karya digunakan secara sama.
Jika sistem royalti internasional disepakati, lanjut Supratman, perusahaan global tak bisa lagi menentukan standar bayaran berdasarkan wilayah.
"Keadilan bagi pencipta harus dijaga, siapa pun dan dari negara mana pun mereka berasal," ujarnya.
Dukungan datang dari Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia, Datok Armizan bin Mohd. Ali, menyatakan pihaknya sejalan dengan gagasan Indonesia.
"Malaysia mendukung langkah Indonesia memperjuangkan sistem royalti internasional. Kesetaraan dalam pembayaran royalti penting untuk melindungi hak pencipta," kata Armizan dalam kesempatan yang sama.
Langkah ini diharapkan bukan hanya menguntungkan pencipta, tetapi juga memperkuat industri kreatif di Indonesia dan kawasan.**