Jakarta, KlikAnggaran.com - Sejak tadi malam media sosial diramaikan oleh rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet kerja jilid II dan beredarnya nama-nama yang akan keluar-masuk kabinet. Terkait dengan rencana reshuffle kabinet tersebut, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyampaikan beberapa pendapatnya.
Menurut Uchok Sky Khadafi, salah satu langkah strategis Jokowi adalah mengganti Jaksa Agung. Walau Jaksa Agung ini nyaman untuk Jokowi, tetapi pada kenyataannya tidak terlalu nyaman untuk publik ketika kasus korupsi Bansos Medan terungkap. Jokowi harus mendengar hati nurani publik yang menginginkan agar Jaksa Agung diganti, dan mengabaikan rasa tidak enaknya pada Surya Paloh. Karena Jaksa Agung harus profesional dan bukan kader partai. Walaupun Surya Paloh menganggap Jaksa Agung saat ini adalah kader terbaik Nasdem, tapi kinerjanya dianggap minim, atau nol prestasi.
“Apakah Jokowi menginginkan Jaksa Agung yang nol pretasi?” kata Uchok.
Selanjutnya, Uchok Sky Khadafi mengusulkan agar Kepala BIN juga diganti, karena Kepala BIN yang sekarang minim prestasi dan banyak kecolongan informasi (intelijen) seperti contoh ketika tiba-tiba Bom Thamrin meledak. Hal paling penting dan harus diingat, menurut Ucho,k adalah sebaiknya Kepala BIN bukan dari kepolisian karena hanya akan menimbulkan "kakak tua" atau TNI ogah dipimpin oleh "adik muda". Padahal saat ini, orang-orang intelijen itu masih banyak dipegang oleh kader-kader dari TNI. Jika Jokowi tetap memaksa dari kepolisian, BIN secara otomatis bisa lumpuh. Maka jalan tengahnya menurut Uchok adalah, Presiden harus mencari orang sipil, yang berkareir dari BIN sejak dari bawah sampai tingkat paling atas, tapi belum pernah menjadi Kepala BIN.
“Artinya, profesi orang ini memang intelijen, ketika tampil di publik tidak mau memperlihatkan bahwa dia seorang yang cakap, atau pengalaman dalam dunia intelijen. Paham tentang peta konflik Timur Tengah atau ISIS. Dan, biar tidak terjadi gaduh untuk reshuffle jilid 2 ini, maka menteri yang harus diganti adalah orang-orang profesional yang tidak punya partai,” kata Uchok.
Mereka yang termasuk dalam kelompok ini seperti Menteri Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Perhubungan, Menteri BUMN, juga Menteri Komunikasi dan Informasi.
“Mereka adalah menteri yang tidak punya prestasi, dan ada juga yang saat lebaran tidak bisa melayani pemudik di Brexit. Kalau menteri-menteri ini diganti tidak bakal bikin gaduh. Dengan demikian, Presiden Jokowi masih berkomitmen dan mempercayai menteri-menteri dari partai pendukungnya, yang saat kemarin berdarah-darah untuk memenangkan Jokowi jadi presiden,” lanjut Uchok.
Uchok menegaskankan bahwa, yang harus fokus untuk diganti adalah menteri-menteri ekonomi seperti Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN. Dimana menteri-menteri ini dalam penilaian Uchok kurang setia dan loyal kepada Jokowi.
"Lihat saja Menteri Keuangan. Penerimaan negara turun, tapi menterinya masih senyum-senyum seperti tanpa ada rasa berdosa. Dengan sebagian menteri-menteri ekonominya diganti, diharap orang baru untuk menteri ekonomi ini tahu bahwa bos atau presiden mereka itu ya Jokowi, bukan orang lain,” pungkas Uchok sekaligus menyindir.
