Jakarta, Klikanggaran.Net- Munaslub Partai Golkar berlangsung sangat sengit, pertarungan memperebutkan kursi pimpinan ketua umum partai Golkar tidak mudah, saling sikut antara calon sudah menjadi hal biasa, dari mulai kampanye hitam, isu aklamasi satu calon, jual beli suara, hingga cara2 yang bertentangan dengan demokrasi ditempuh demi meraih kekuasaan.
Melihat fenomena yang terjadi tersebut, Bambang Soesatyo mengatakan, beredarnya isu tentang berbagai hal dalam arena Munaslub Partai Golkar baginya hal itu biasa terjadi, sah-sah saja orang memainkan isu, selama masih berada dalam norma dan aturan yang berlaku, lain halnya jika hal tersebut dapat dibuktikan sudah masuk dalam ranah pelanggaran. Ia menitikberatkan pada permasalahan cara-cara ademokratis, yang mana rencana akan dilakukannya pengambilan suara secara terbuka.
"Pasti kita boikot, kami bersama dengan beberapa calon ketua umum lainnya telah sepakat, jika hal tersebut (pengambilan suara) dipaksakan, kita boikot," ujar Bambang saat ditemui awak media tadi malam di NDCC, Bali (14/05/16).
Tim sukses Ade Komaruddin ini menambahkan, pengambilan suara secara terbuka justru akan membuat kesan Munaslub telah diarahkan pada salah satu calon, karena akan mudah menekannya jika sistemnya terbuka.
"Harus kita hindari, demokrasi injak kaki dengan sistem terbuka. Karena lazimnya dalam pemilihan orang itu dilaksanakan secara tertutup," tuturnya.
Bendahara Umum DPP partai Golkar ini juga menilai, pemilihan dan pengambilan suara terbuka jauh dari nilai-nilai demokrasi, rekayasa akan digiringnya pemilik suara pada calon tertentu semakin jelas terlihat, dan bukan itu saja, DPD II sebagai pemilik suara sah dapat dengan mudah ditekan oleh DPD tingkat I.
"Misalnya mendorong voting blok, lalu mendorong sistem pengambilan suara terbuka. Nah kita tau bahwa suara DPD II yang mayoritas itu akan tertekan oleh DPD I yang hanya berjumlah 34 itu," pungkasnya.
