Jakarta, Klikanggaran.com - Polemik ambang batas parlemen atau Parliament Treshold (PT) selalu terjadi saat pembahasan UU Pemilu. Tak tanggung-tanggung, Partai Nasdem sebagai partai baru dan pada tahun 2014 memiliki 8.402.812 suara (6,72%) mengajukan PT sebesar 7 persen.
Usulan Nasdem tersebut ditanggapi oleh Fraksi PPP, Achmad Baedowi, yang juga Anggota Komisi II DPR. Menurut Baedowi, sangat lucu jika Nasdem usulkan PT sebesar 7 persen, karena Nasdem suaranya masih di bawah 7 persen. Maka, indikasinya partai baru itu tidak lolos pemilu berikutnya.
“Lucu kalau Nasdem usulkan ambang batas parlemen (PT) 7 persen. Partainya sendiri bisa saja tidak lolos pemilu berikutnya,” ujar Baedowi saat Diskusi RUU Pemilu di Ruang Fraksi PPP, Selasa, 27 September 2016.
Ambang batas yang tinggi menurut beberapa aktivis kepemiluan juga akan mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang terbuang. Dengan analogi, masyarakat memiliki pilihan politik kepada suatu partai. Namun, ambang batas parlemen yang tinggi tidak akan terserap aspirasi politiknya, karena partai pilihannya tidak lolos, pilihan anggota legislatifnya juga tidak lolos. Selain itu, penyederhanaan partai tidak akan efektif dengan cara meningkatkan ambang batas parlemen, bisa melalui perketat verifikasi parpol dan kerja partai itu sendiri.
Wartawan senior republika, Harun Husein berpendapat, ambang batas parlemen tidak terlalu penting bagi sistem kepemiluan. Semakin tinggi PT maka angka golput dan partisipasi akan semakin rendah.
“Tidak terlalu penting kita meributkan parliamentary threshold (PT). Proses verifikasi parpol sudah merupakan upaya penguatan parpol. Sekarang PT 3,5 persen angka golongan putih (Golput) semakin tinggi, sudah banyak aspirasi politik masyarakat terbuang,” jelas Harun.
