Jakarta, Klikanggaran.com - Nasib buruk sedang mengintai Ahok setelah sesaat napas lega memenuhi rongga dadanya. Perebutan Ketua Tim Pemenang Ahok-Djarot dalam internal partai pendukung Ahok yang sedang bergulir saat ini menurut banyak pihak harus diselesaikan oleh Ahok sendiri.
Karena waktu terus berjalan, jika hal tersebut tidak segera selesai, tentu saja akan menganggu gerakan tim pemenang dalam mendulang suara untuk memenangkan Ahok-Djarot.
Permasalahan yang sedang dihadapi Ahok bukan hanya perbandingan kepercayaannya yang lebih besar kepada PDIP dengan partai pendukung lainnya. Namun, hal lebih utama, jika Nusron tetap menduduki posisi ketua tim, maka harga yang akan ditebusnya terlalu mahal. Apesnya lagi, publik akan semakin tidak suka pada Ahok.
Secara hitungan kursi, sebenarnya PDI-P yang seharus menjadi Ketua Tim Pemenang Ahok-Djarot, karena kursi PDI-P di DPRD paling banyak dibandingkan partai lain. Dan, fakta lain yang terbaca, Ahok seperti lebih percaya pada PDI-P dibandingkan dengan partai pendukung Ahok lainnya.
Buah simalakama harus ditelan oleh Ahok jika ingin bertempur dengan tenang. PDI-P harus merebut posisi Ketua Tim Pemenang Ahok dari Kader Golkar bernama Nusron.
“Masa PDI-P bisa kalah dan tidak bisa merebut posisi Ketua Tim Pemenang,” kata beberapa pengamat politik terpercaya pada klikanggaran, Senin (26/09/2016).
Pilihan ada di tangan Ahok, menggeser Nusron dan mengetuk pintu PDI-P untuk merebut posisi tersebut? Atau, tetap memanggul resiko berat dengan tetap membiarkan seorang Nusron sebagai Ketua Tim Pemenang Ahok-Djarot.
Karena satu catatan penting harus diingat oleh Ahok, bahwa nama dan citra seorang Nusron sudah cacat di mata publik. Selain sering disebut-sebut di pengadilan Tipikor dalam kasus suap, Nusron sebagai Ketua Tim Pemenang tentu saja tidak akan dapat kerja full untuk Ahok-Djarot. Waktunya harus dibagi dengan pekerjaannya sebagai Kepala BNP2TKI.
Dan, karena tidak mau melepas kedudukannya sebagai Kepala BNP2TKI, maka publik telah terlanjur menilai, bahwa Nusron sudah menyalahi etika sebagai pejabat publik.
