Jakarta, Klikanggaran.com - Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang terletak di daerah selatan pada Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 15 Februari 2017. Berbagai nama mulai muncul dan daftar ke partai politik, beberapa juga sudah ada yang mengantongi ijin dari parpol atau rekomendasi parpol untuk bertarung di Pilkada Kabupaten Cilacap 2017.
Tak terkecuali, mantan aktivis mahasiswa tahun 1998 pun siap menjadi kandidat pada Pilkada Kabupaten Cilacap 2017. Ngatoillah Muhammad, atau yang akrab dipanggil Atho sudah mendapatkan rekomendasi DPP Partai Persatuan Pembangunan dan siap membangkitkan perekonomian Kabupaten Cilacap.
Atho merupakan aktivis mahasiswa 1998. Ia memulai karier kritisnya pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jakarta Timur, hingga menjabat sebagai Sekretaris Umum PMII Cabang Jakarta Timur (1999-2001).
Melanjutkan karirnya sebagai aktivis yang tetap kritis pada penyelenggaraan pemerintahan terutama penyelenggaraan pemilu, ia menjadi Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu DKI Jakarta (2003-2004)
Atho punya pandangan spesifik untuk membangun Kabupaten Cilacap, terutama membangun Cilcap dari desa, pemerataan bantuan sosial pada masyarakat dan peningkatan proteksi wilayah dari bencana alam. Atho yang pada tahun 2009-2014 menjadi tenaga ahli komisi 2 mengikuti perkembangan UU Desa yang telah disahkan oleh DPR pada tahun 2014. Disahkannya UU Desa berdampak pada kewajiban daerah untuk memberikan transfer dana ke desa, dan menurut Atho, dana desa harus diawasi sehingga efektif pada pembangunan desa.
“Pembangunan desa melalui transfer dana dari Pemerintah Pusat telah memberikan harapan baru bagi desa untuk memaksimalkan pembangunan dan potensi ekonomi. Langkah selanjutnya adalah pengawasan yang ketat mengenai dana desa dan cek efektifitas dana tersebut, jangan-jangan salah sasaran. Pengangguran di Cilacap cukup tinggi,” ujar Atho.
Atho yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Komisi 8 juga konsen dalam kewajiban pemerintah untuk memberikan program perlindungan sosial pada masyarakat, terutama masyarakat Cilacap dan perlindungan kawasan rawan bencana.
“Tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial harus memberikan dana bantuan sosial yang tepat bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap. Saat ini warga miskin di Cilacap (Data BPS) mencapai 239.75 orang atau 14 persen dari total penduduk Cilacap. Belum lagi daerah Cilacap adalah daerah rawan bencana alam, tentu dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu memprioritaskan dana untuk daerah rawan bencana seperti Cilacap,” imbuh Atho.
Atho tentu mendapat banyak rintangan dalam Pilkada Kabupaten Cilacap, partai politik pengusung (PPP) hanya memiliki 6 kursi dari 50 kursi DPRD kabupaten atau setara dengan 12 persen. Selain itu polemik kemiskinan di Cilacap juga dipicu oleh angka pengangguran (Data BPS) sebesar 44.098 orang dan Upah Minimum Kabupaten (Data BPS) hanya Rp 1.287.000 per bulan juga menjadi tantangan bagi Atho untuk memperbaiki perekonomian dan pembangunan Kabupaten Cilacap.
