Jakarta, Klikanggaran.com (14/3/2017) – Berdasarkan Surat Keputusan Partai Demokrat nomor 19/SK/DPP PD/DPC/III/2017 DPP Partai Demokrat melakukan penggantian pimpinan di DPC Kabupaten Cianjur. Seperti dilansir dari fotanews tertanggal 10 Maret 2017, Partai Demokrat melakukan penggantian pimpinan di DPC Kabupaten Cianjur, yang sebelumnya diketuai oleh Hedi Permadi Boy sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua, dan Gatot Subroto sebagai sekretaris, telah diputuskan, Wawan Setiawan kini sebagai Plt Ketua dan Yadi Mulyadi sebagai sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur.
Menyikapi hal tersebut, Yan Rizal Usman, salah satu kader penggugat Partai Demokrat, mengatakan bahwa ini adalah bentuk kesewenang-wenangan. Mengapa? Karena mengganti pimpinan DPC (Plt), padahal status sedang dalam gugatan.
“Inilah keputusan partai yang hanya diselesaikan di meja makan keluarga. Kolektif kolegial menjadi tidak berlaku,” sesal Yan Rizal Usman, yang juga merupakan anggota Komwasda DPD Partai Demokrat Jabar.
Seharusnya, lanjut Usman, Plt itu harus ada usulan dari satu tingkat di atasnya (DPD), dan sudah diklarifikasi dahulu oleh Komisi Pengawas Daerah dan Pusat. Seperti yang tertuang dalam Instruksi Ketua Umum Partai Demokrat No. 20/INT/DPP.PDM/2016 tanggal 6 Juni 2016 poin (3) Sebagaimana kebijakan Partai yang berlaku secara nasional, agar tidak melakukan penggantian kepengurusan baik pada tingkat DPC maupun PAC, serta tingkat DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, kecuali seijin Ketua Umum PD dengan alasan yang sangat kuat.
“Untuk diketahui, SK Plt Kabupaten Cianjur itu dikeluarkan tanggal 9 Maret 2017, sedangkan gugatan didaftarkan tanggal 3 Maret 2017,” ujar Usman.
Senada dengan Usman, kader penggugat lain, Edi Rizal Agusti, juga menyesalkan kejadian dan keputusan tersebut. Agusti mengatakan, dirinya ingin PD terbebas dari politik dinasti, karena kesempatan kader partai untuk mencapai prestasi dan karier politik selalu mudah dipatahkan dengan pengaruh besar dinasti.
“Saya juga ingin partai ini benar-benar dibangun dan dibesarkan lewat komunikasi politik yang wajar dan normal. Sehingga kekuatan komunikasi antara elite partai dengan anggota dapat berjalan baik, tidak ada stagnan seperti sekarang. Dan, hanya orang-orang terbatas saja yang bisa komunikasi langsung dengan Ketum. Sehingga selalu terjadi miskom,” tutur Agusti.
“Ruang berpendapat di partai ini benar-benar sempit, karena selama ini Ketum selalu mengadakan kegiatan politik dan rapat-rapat hanya di rumah pribadi SBY, sehingga segala keputusan dianggap tidak pas bagi kelangsungan pendidikan politik di PD,” ujar Agusti pada klikanggaran.com di Jakarta, Senin malam (13/3/2017).
