(KLIKANGGARAN)--Puluhan ribu orang bergabung dalam protes terbesar Thailand selama bertahun-tahun pada hari Sabtu, mendukung seruan untuk mengekang kekuasaan monarki Raja Maha Vajiralongkorn dan untuk mencopot mantan pemimpin kudeta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.
"Kecuali jika monarki berada di bawah konstitusi, kami tidak akan pernah mencapai demokrasi sejati," kata pemimpin protes dan pengacara hak asasi manusia Arnon Nampa kepada kerumunan yang berkumpul di depan Grand Palace di pusat Bangkok.
Baca juga: Pesawat Pengebom Rusia Tu-160 terbang Selama 25 Jam dan Menempuh Jarak 20.000 Km
"Lebih, lebih," teriak kerumunan setelah Arnon menyerukan pemotongan anggaran kerajaan dan perubahan pada konstitusi untuk membawa raja secara jelas di bawah kendalinya.
Istana Kerajaan tidak dapat dihubungi Reuters untuk mengomentari protes dan tuntutan reformasi.
"Orang dapat memprotes tetapi mereka harus melakukannya dengan damai dan sesuai hukum," kata juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri ketika diminta memberikan komentar.
Arnon mengatakan para pengunjuk rasa pada hari Minggu akan menyatakan "negara itu milik rakyat, bukan monarki" dan menempatkan plakat kuningan peringatan, menggemakan kata-kata para pemimpin pergolakan 1932 yang mengakhiri monarki absolut.
Protes yang telah berkembang di negara Asia Tenggara berpenduduk 70 juta itu sejak pertengahan Juli telah melanggar tabu lama dengan mengkritik monarki serta mengupayakan konstitusi dan pemilihan baru.
Otoritas Thailand mengatakan mengkritik monarki tidak dapat diterima di negara di mana raja secara konstitusional "bertahta dalam posisi pemujaan yang dihormati". Hukum Lese majeste berarti mereka yang menghina monarki bisa dipenjara.
“JANGAN BICARA TENTANG RAJA”
Kaum konservatif merasa ngeri dengan serangan terhadap monarki.
"Anda bisa mengusir perdana menteri, tapi jangan bicara tentang raja," komentar salah satu pengguna Facebook saat pidato disiarkan langsung dari protes tersebut.
Wartawan Reuters memperkirakan setidaknya ada 30.000 orang dalam demonstrasi tersebut. Penyelenggara mengatakan ada lebih dari 50.000, sementara polisi mengatakan ada 18.000, masih cukup untuk menjadikannya yang terbesar sejak Prayuth mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014.