politik

Komite Reformasi Polri Resmi Dibentuk Presiden Prabowo, Bekerja 6 Bulan dan Disebut Libatkan Masyarakat Sipil dalam Perumusannya

Sabtu, 27 September 2025 | 18:54 WIB
Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam Reformasi Polri ((Dok. Polri))


“Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah tim bentukan Presiden,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan alasan pembentukan komite adalah untuk memetakan data dan membuat subkelompok pendukung.


“Tim ini adalah tim persiapan yang melakukan pendataan, kemudian dibagi dalam beberapa sub kelompok, yang nantinya akan membantu tugas-tugas Komisi Reformasi Polri,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Kamis, 25 September 2025.

Baca Juga: Jelang Kualifikasi Piala Dunia Round 4 Piala Dunia 2026 , Strategi Rahasia Patrick Kluivert Dinanti Publik Saat Garuda Tantang Arab Saudi dan Irak

Sipil Ikut Dilibatkan

Kapolri menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam reformasi kepolisian.


“Berbagai temuan dan identifikasi masalah akan kami sampaikan secara terbuka. Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi internal,” ungkap Sigit.

Namun, keraguan publik tetap ada, mengingat persoalan lama terkait budaya kekerasan aparat hingga lemahnya akuntabilitas sering kali luput dari pembenahan.

Baca Juga: Kemenaker Sebut 10,7 Juta Warga Indonesia Cari Kerja Tiap Tahun, Tantangan Besar bagi Pemerintah Wujudkan Janji Lapangan Kerja

Nama Anggota Diumumkan Oktober

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut daftar anggota komite akan diumumkan pertengahan Oktober 2025.


“Kita tunggu beliau Presiden kembali dari luar negeri, dan saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan Oktober sudah akan diumumkan komisi reformasi kepolisian itu,” ujarnya di Jakarta Selatan, Jumat, 26 September 2025.

Akhirnya, publik kini menunggu apakah Komite Reformasi Polri benar-benar menjadi langkah serius pemerintah menjawab aspirasi demonstrasi Agustus 2025, atau hanya sekadar simbol politik tanpa perubahan nyata.**

Halaman:

Tags

Terkini