Mahfud MD Berikan Klarifikasi Tentang Penilaian Skor Penegakan Hukum di Era Pemerintahan Jokowi yang Dikritik Ganjar Pranowo, Tuduh ada Pembelokan !!

KLIKANGGARAN – Menkopolhukam Mahfud MD yang juga Calon Wakil Presiden nomor urut 3 melakukan klarifikasi atas ucapan Ganjar Pranowo yang menilai penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi mengalami penurunan.

Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden nomor urut tiga dan berpasangan dengan Mahfud MD, beberapa waktu lalu menyatakan, jika diberikan skor 1-10, penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi berada di angka 5.

Penilaian Ganjar Pranowo langsung disergap oleh lawan politiknya, apalagi secara tidak langsung seperti menyerang pasangannya sendiri yaitu Mahfud MD, yang saat ini menjadi Menko Polhukam, penanggung jawab masalah penegakan hukum di Indonesia.

Baca Juga: Gunawan Dwi Cahyo Keukeuh Ngak Akui Selingkuh, Okie Agustina : Ya, itu Haknya!

Mahfud MD pun kemudian melakukan klarifikasi atas ucapan Ganjar Pranowo yang merupakan pasangannya dalam pemilihan presiden Februari 2024 mendatang.

Dalam keterangannya yang diunggah di akun Instagram @mohmahfudmd, Mahfud MD menyatakan ada upaya pembelokan persepsi terhadap ucapan Ganjar Pranowo.

“Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bhw itu tanggungjawab Menko Polhukam.” tulisnya.

Baca Juga: Dokter Qory Mau Cabut Laporan atas KDRT Suaminya, Polisi: Pasangan ini Saling Sayang!

“Padahal, Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yg dijatuhkan MKMK. Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yg diraih selama ini, “ tulis Mahfud MD lebih lanjut.

Bahkan menurut Mahfud MD, pembangunan bidang politik dan keamanan justru melebihi tingkat rata-rata kepuasan terhadap pemerintah.

“Bahkan yang sangat spaktakuler pembangunan bidang Politik dan Keamanan, justeru melebihi tingkat rerata kepuasan terhadap pemerintah (74,3 persen) yakni Polkam mencapai 79,3 persen. Itu Menko Polhukamnya adalah saya. Silakan lihat hasil survei Litbang Kompas yang dirilis September tahun ini,” tulis Mahfud MD.

Baca Juga: Situasi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Adalah Bencana, 700 Pasien dan Staf di Dalam Rumah Sakit, selain Pengungsi Palestina yang Berlindung

“Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas “sekarang ini", pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana. Itu sama dgn statement saya 2 minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah Pemerintah,” tegas Mahfud MD mengakhiri tulisannya.**