Pendapatan Energi Rusia Melonjak 15 Persen Tahun Lalu Menghasilkan Revenue Miliaran Dolar

KLIKANGGARAN -- Pada tahun lalu ekspor energi Rusia tumbuh sekalipun dikenai sanksi Barat, menambah pendapatan miliaran untuk anggarannya.

Pernyataan tumbuhnya ekspor energi Rusia itu disampaikan Wakil Perdana Menteri Aleksandr Novak pada pertemuan pemerintah pada hari Senin.

Dilansir Rusia Today, ekspor minyak Rusia pada 2023 naik 7%, sedangkan penjualan gas alam cair (LNG) naik 8%.

Produksi minyak tumbuh 2% dibandingkan volume tahun 2021, dengan total 535 juta ton.

“Untuk industri minyak, kami memiliki hasil positif untuk tahun lalu, terlepas dari tindakan negara yang 'tidak ramah' dan pembatasan sanksi,” kata Novak.

Secara keseluruhan, pendapatan Rusia dari ekspor energi pada tahun 2022 meningkat sekitar 28%, atau 2,5 triliun rubel ($36,6 miliar), dari tahun 2021.

“Terlepas dari semua kesulitan, sektor bahan bakar dan energi menunjukkan operasi yang stabil tahun lalu, menolak tantangan eksternal [dan] memastikan keamanan energi negara kita dan realisasi potensi ekspor, termasuk untuk pembentukan sebagian besar anggaran Rusia,” kata Novak.

Ekspor gas pipa, bagaimanapun, turun hampir sepertiga pada tahun 2022 karena sanksi Barat dan sabotase September pipa Nord Stream 1, yang menjadi tidak dapat dioperasikan setelah diledakkan.

Kementerian Keuangan Rusia baru-baru ini mengatakan pihaknya memperkirakan pendapatan minyak dan gas negara itu akan turun pada bulan Januari sebesar lebih dari 54 miliar rubel ($790 juta) karena embargo UE pada minyak mentah Rusia dan batas harga G7 yang menyertainya, yang mulai berlaku pada bulan Desember.

Menurut perhitungan Pusat Penelitian Helsinki, batas harga tersebut sudah merugikan Rusia sekitar $172 juta setiap hari. Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu melarang pengiriman produk minyak dan minyak bumi kepada pembeli yang menyebutkan batas dalam kontrak mereka.

Moskow berulang kali mengatakan siap memangkas produksi jika diperlukan, tetapi tidak akan bekerja sama dengan negara-negara yang bergabung dengan koalisi pembatasan harga.