Twitter Memblokir Tujuh Akun Kedutaan Besar dan Konsulat

KLIKANGGARAN -- Kementerian Luar Negeri Serbia di Beograd pada hari Senin (22/8/2022) mengatakan, akun tujuh kedutaan besar Serbia dan konsulat di AS telah diblokir oleh Twitter.

Serbia telah meminta Twitter untuk membuka blokir ketujuh akun konsulat tersebut.

Serbi beralasan bahwa penyensoran yang dilakukan Twitter terhadap demokrasi pro-Eropa yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara tidak dapat diterima.

kedutaan besar di Armenia, Ghana, Iran, Indonesia, Kuwait, Nigeria, dan Zimbabwe memiliki akun mereka "ditangguhkan" pada 18 Agustus, lansir RT.com.

Baca Juga: Inilah Delapan Wakil Indonesia yang Berlaga di Hari Kedua Kejuaraan Dunia 2022, Ada Jojo, Ginting dan Gregoria

Hal yang sama terjadi pada konsulat di Chicago, di negara bagian Illinois, AS.

Penangguhan terjadi "tanpa penjelasan atau pemberitahuan sebelumnya tentang kemungkinan pelanggaran aturan jaringan sosial."

“Tanpa masuk ke kebijakan bisnis Twitter, kami mencatat bahwa tidak dapat diterima untuk menyensor kantor diplomatik negara demokratis yang belum diberi sanksi dengan cara apa pun,” kata Beograd.

"Serbia adalah negara yang secara strategis berkomitmen untuk menjadi anggota Uni Eropa dan standar politik dan demokrasi kami - termasuk kebebasan media - disesuaikan agar sejalan dengan standar tertinggi Eropa," kata kementerian luar negeri Serbia dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Film Mencuri Raden Saleh, Movie Heist Versi Indonesia dengan Plot Twist yang Bikin Melongo

“Oleh karena itu tidak masuk akal bahwa serangkaian kantor diplomatik dan konsuler kami disensor di jejaring sosial yang membanggakan mempromosikan demokrasi dan keragaman pendapat.”

Beograd berharap larangan itu “bukan bagian dari upaya untuk menggagalkan atau membungkam Serbia dalam perjuangannya untuk kebenaran,” khususnya tentang situasi di Kosovo, kementerian luar negeri menambahkan.

Enam belas orang – termasuk 13 anggota parlemen dari Partai Progresif yang berkuasa – juga diskors tanpa penjelasan pekan lalu.

Di antara mereka adalah Arnaud Gouillon, pekerja bantuan kelahiran Prancis yang saat ini bekerja sebagai kepala Kementerian Luar Negeri untuk Kerja Sama dengan Diaspora. Akunnya telah dipulihkan.