Paripurna DPRD Penyampaian KUA-PPAS RAPBD Pemkab Batang Hari Tahun Anggaran 2023

KLIKANGGARAN -- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari,Propinsi Jambi, Rabu (13/07/2022) kembali dilaksanakan dalam rangka penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBP) Tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari yang disampaikan langsung oleh Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief (MFA)

Rapat Paripurna DPRD tersebut diselenggarakan ruang sidang gedung DPRD Batang Hari dipimpin oleh wakil ketua DPRD Batang Hari M. Ja'afar yang didampingi langsung oleh sekretaris dewan M. Ali AB dan dihadiri juga dihadiri unsur forkopimda, Kepala OPD, Sekretaris Daerah M. Azan dan seluruh anggota DPRD Batang Hari.

Bupati Batang Hari MFA sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota dewan yang sudah merespon surat dari Pemda terkait KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 dengan menyelenggarakan rapat paripurna pada hari ini.

Baca Juga: Setalah Nasib Tragis karena Vietnam Dibantai Malaysia 3-0, Kata Nguyen Trending di Twitter, Apa sih Maksudnya?

MFA mengatakan, KUA-PPAS Anggaran 2023 ini merupakan rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi perubahan menuju arah baru Batang Hari TANGGUH tahun 2026.

MFA juga mengatakan Tema pembangunan yang  tetapkan di tahun 2023 yaitu "Peningkatan keberdayaan masyarakat berbasis pertanian" sesuai dengan potensi Kabupaten Batang Hari yang dominan masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian.

"Ada beberapa substansi KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 yang juga merupakan bagian integral dari pembangunan Provinsi Jambi dan pembangunan nasional, diantaranya: Pertama, proyeksi makro ekonomi, yang kedua sasaran pembangunan prioritas, ketiga kebijakan pendapatan daerah, keemoat kebijakan belanja daerah, kelima kebijakan pembiayaan daerah dan yang terakhir target rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah," sebut MFA.