Keputusan Akhir Berdasarkan Kajian dan Bukti Lapangan
Hanif menegaskan bahwa kebijakan final, termasuk sanksi administratif maupun tindakan lebih berat, menunggu hasil evaluasi komprehensif.
“Penanganan bencana ini harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat, kalau ada yang sengaja DAS, hukum akan bertindak tegas,” ujarnya.
Kementerian LH juga melanjutkan koordinasi bantuan bagi warga terdampak bersama Pemda, BNPB, dan elemen masyarakat lainnya. Pembukaan akses distribusi serta pembersihan aliran sungai menjadi prioritas jangka pendek.
“Kami akan memprioritaskan pemulihan akses dasar bagi warga terdampak…,” jelas Hanif.
“Kalau perencanaan pemulihan jangka menengah, akan mempertimbangkan restorasi fungsi ekosistem hulu DAS,” tutupnya.**