peristiwa

KPK Dalami Korupsi Kuota Haji 2024, Sebut Ustaz Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag dan Periksa Travel di Jawa Timur

Jumat, 26 September 2025 | 13:05 WIB
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu beri update soal kasus kuota haji 2024. ((Tangkapan layar YouTube KPK))

(KLIKANGGARAN) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan korupsi kuota haji 2024.

Salah satu tokoh yang baru-baru ini diperiksa adalah pendakwah Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau Ustaz Khalid Basalamah, yang juga merupakan direktur travel haji dan umrah PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour).

Ustaz Khalid Dinilai Tahu Oknum Kemenag

Menurut KPK, Ustaz Khalid bersama jemaahnya diminta membayar sejumlah uang percepatan agar bisa berangkat haji khusus pada 2024. Atas hal itu, ia disebut mengetahui langsung pihak Kementerian Agama (Kemenag) yang menerima dana.

Baca Juga: Menu Kearifan Lokal di Program MBG Jadi Sorotan: Kasus Ikan Hiu di Kalbar hingga Kontroversi Usulan Serangga dari Kepala BGN

“Sebetulnya yang paling tahu adalah Ustaz KB (Khalid Basalamah), paling tahu ketemu siapa dan penyidiknya sudah ditanyakan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/9/2025).

“Kita masih mencari informasi dan melengkapi keterangan terkait masalah penggunaan uang tersebut, termasuk alirannya,” tambahnya.

Skema Uang Percepatan Haji

Asep menjelaskan uang tersebut muncul dari penawaran penggunaan kuota khusus Kemenag, meski awalnya Ustaz Khalid berangkat dengan skema furoda.

Baca Juga: Polemik BBM SPBU Swasta: DPR dan ESDM Tegaskan Kolaborasi dengan Pertamina Bukan Monopoli, Pengamat Ingatkan Soal Pengawasan

“Kembali saya sampaikan, yang bersangkutan (Ustaz Khaid) dan jemaahnya tadinya hajinya dengan furoda. Tapi kemudian ada yang menyampaikan, ‘Nih ada nih kuota khusus juga dari Kemenag dan ini berangkat tahun ini, makanya harus ada uang percepatan, uang tunai,” paparnya.

KPK juga mengonfirmasi telah menerima pengembalian sebagian dana yang disita terkait praktik kuota haji khusus ini.

Pemeriksaan Biro Perjalanan Haji

Tak hanya Ustaz Khalid, KPK juga memeriksa lima travel haji di Jawa Timur pada 23 September 2025.

Halaman:

Tags

Terkini