KLIKANGGARAN -- Monnaie de Paris, percetakan nasional Prancis, harus meleburkan kembali 27 juta koin setelah gagal meminta persetujuan desain dari Komisi Eropa.
Badan eksekutif Komisi Eropa menolak uang baru tersebut setelah sudah dicetak, dilaporkan oleh harian Prancis La Lettre minggu lalu.
Koin 10, 20, dan 50 sen Prancis diproduksi dengan desain baru pada bulan November.
Namun, badan legislatif blok Uni Eropa memutuskan bahwa cara bintang-bintang bendera UE digambarkan pada koin tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ketat dan tepat dari Komisi Eropa.
Menurut percetakan, 27 juta koin yang ditolak tersebut hanya menyumbang kurang dari 2% dari 1,4 miliar koin yang diproduksi pada tahun 2023.
Desain tersebut dilaporkan ditolak hanya enam hari sebelum presentasi yang telah dijadwalkan pada tanggal 7 Desember, ketika Menteri Ekonomi Prancis Bruno Le Maire mengunjungi markas percetakan Monnaie de Paris.
Pembatalan tersebut dilaporkan telah menimbulkan biaya hingga $1,6 juta untuk meleburkan dan mencetak ulang koin-koin tersebut.
Menurut peraturan Uni Eropa, negara anggota dapat mengubah desain sisi nasional koin euro setiap 15 tahun.
Namun, persetujuan dari Komisi Eropa diperlukan, serta dari pemerintah negara-negara anggota zona euro lainnya yang harus diinformasikan dan memiliki waktu tujuh hari untuk mengajukan keberatan.
Setelah mengajukan rancangan desain koin baru pada September 2023, Monnaie de Paris meminta persetujuan "sesuai dengan prosedur yang ada," kata percetakan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.
"Sesuai dengan batas waktu produksi yang tidak bisa dipercepat, Monnaie de Paris telah memulai produksi koin-koin baru untuk memastikan distribusi koin standar baru pada awal tahun 2024, sesuai dengan yang awalnya diumumkan," kata Monnaie tersebut.
Sementara itu, kepala percetakan, Marc Schwartz, mengatakan bahwa "negara Prancis" bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
Desain koin baru yang diusulkan oleh pemerintah Prancis dan divalidasi oleh Komisi masih dirahasiakan dan akan diungkapkan sebelum musim semi, kata Kementerian Ekonomi Prancis dalam mengomentari masalah ini.***