TNI Akhirnya Evaluasi Airdrop Bantuan Banjir Sumatera Usai Dikritik Publik dan DPR: Dari Logistik Rusak hingga Masalah Keamanan

Freddy menambahkan bahwa masukan publik menjadi bagian dari perbaikan bersama, bukan semata-mata kritik untuk TNI.

“Kita jadikan perbaikan internal, menyeluruh ya, bukan hanya TNI karena kekuatan unsur udara itu ada yang dari BNPB, kemudian kementerian/lembaga yang mendukung ini. Jadi, kita evaluasi,” ujarnya.

Baca Juga: Bawa Harum Indonesia dengan Juara Asia Road Racing Championship AP 250, Fadillah Arbi Aditama Viral di Media Sosial, Siapa Sebenarnya?

Keamanan Kru, Alutsista, dan Warga Jadi Prioritas

Freddy menegaskan bahwa keselamatan seluruh unsur yang terlibat tetap menjadi hal utama.

“Saya tegaskan di sini bahwa keamanan dari kru, keamanan dari alutsista dalam hal ini helikopter atau pesawat, serta keamanan dari masyarakat itu yang jadi prioritas kami,” tegasnya.

Karenanya, area pendaratan atau titik jatuhnya bantuan harus benar-benar dipertimbangkan kelayakannya.

“Kita butuh dropping zone yang layak, sementara di daerah-daerah terisolir itu banyak tempat terbuka, medan terbuka, tapi tidak layak,” jelasnya.

Ia memaparkan beberapa risiko teknis seperti kondisi tanah yang lunak serta puing-puing yang bisa terhisap baling-baling pesawat dan membahayakan alat utama sistem senjata (alutsista).

Baca Juga: 20 Sekolah di Luwu Utara Dapat Program Revitalisasi, Andi Rahim Harap Pemanfaatannya Dipercepat

Kritik DPR Soal Airdrop yang Merusak Bantuan

Metode airdrop juga mendapat sorotan dari DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyebut cara tersebut tidak pantas dilakukan.

“Saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan,” ujarnya.
“Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter,” imbuhnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga mengusulkan agar pemerintah segera mengevaluasi teknik distribusi bantuan melalui jalur udara tersebut.**