Dalam Rangka Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Seribu, FMKS Soroti Enam Isu Pelayanan, Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Rakyat

KLIKANGGARAN — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Seribu seharusnya menjadi momentum refleksi bersama, bukan sekadar seremoni tahunan yang dipenuhi ucapan dan panggung hiburan. Dua dekade lebih berdiri di bawah naungan DKI Jakarta, Kepulauan Seribu masih bergulat dengan realitas pelayanan publik yang tertinggal dibandingkan wilayah daratan.

Hal inilah yang menjadi sorotan tajam Forum Mahasiswa Kepulauan Seribu (FMKS). Melalui hasil observasi lapangan dan dialog bersama masyarakat, FMKS merumuskan enam isu utama yang mencerminkan kesenjangan layanan publik di Kepulauan Seribu mulai dari transportasi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, hingga keterlibatan pemuda dalam pembangunan.

Menurut Ibnu Nishwar, Ketua Umum FMKS, peringatan ulang tahun kali ini harus menjadi titik balik untuk menata kembali arah pembangunan kepulauan agar lebih adil dan berpihak pada masyarakat.

“Sudah dua puluh empat tahun sejak Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai kabupaten administratif. Tapi kenyataannya, pelayanan publik masih belum merata. Ulang tahun ini seharusnya bukan ajang pesta, tapi ajang evaluasi,” ujar Ibnu.

Transportasi Terintegrasi Masih Hanya Sebatas Mimpi

Hingga kini, masyarakat di banyak pulau masih kesulitan berpindah antar wilayah. Contohnya di Pulau Pari, warga harus menyeberang dengan kapal sewaan untuk menuju Pulau Lancang tempat kantor kelurahan berada selain pulau pari, beberapa pulau yang mau ke pusat kabupaten (Pulau Pramuka) biayanya lebih tinggi dibanding ke daratan Jakarta. Situasi ini berdampak langsung pada aktivitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi. Banyak warga harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mengurus dokumen atau berkerja ke pulau lain.

FMKS mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bersama Pemprov DKI Jakarta membentuk sistem transportasi laut terjadwal dan terjangkau, mirip konsep “Transjakarta Laut” atau Translaut. Dengan sistem ini, diharapkan mobilitas warga, koordinasi pemerintahan, dan ekonomi antar pulau dapat berjalan lebih lancar.

Harga BBM Melambung Tinggi, Bebani Ekonomi Warga

Isu energi menjadi sorotan berikutnya. Berdasarkan hasil observasi mahasiswa FMKS, harga bahan bakar di Kepulauan Seribu jauh lebih mahal dibandingkan daratan. Harga solar sekitar Rp10.000 per liter, Pertalite mencapai Rp17.000–Rp18.000 per liter, Pertamax menembus Rp23.000 per liter. Tingginya harga ini disebabkan belum adanya depo BBM lokal dan distribusi yang masih bergantung pada kapal pengangkut dari Pelabuhan Banten. Akibatnya, biaya operasional nelayan, UMKM, dan transportasi lokal ikut melambung.

FMKS menilai langkah konkret diperlukan agar ketimpangan harga ini bisa ditekan

“Janji pembangunan SPBU terapung yang pernah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung patut dikawal bersama. Beliau baru menjabat sekitar 262 hari, tapi ini momentum untuk membuktikan komitmen pemerataan pelayanan hingga ke pulau-pulau,” ujar Khairun Najmi, Kepala Departemen Kaderisasi FMKS.

FMKS mendorong agar pembangunan SPBU terapung segera direalisasikan sebagai wujud nyata pemerataan energi di wilayah kepulauan, sekaligus membantu nelayan, UMKM, dan masyarakat yang bergantung pada laut untuk hidup.

Fasilitas Kesehatan yang Masih Terbatas dan Tidak Merata

Sektor kesehatan juga menjadi catatan serius. Saat ini Kepulauan Seribu hanya memiliki satu rumah sakit di Pulau Pramuka, namun fasilitas dan alat medis di sana masih terbatas. Tidak sedikit warga yang harus dirujuk ke rumah sakit di daratan Jakarta karena kekurangan alat dan tenaga medis.