Ini Jawaban Wabup Bakhtiar Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD pada LKPD Tahun 2023

KLIKANGGARAN -- Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar kembali menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari dalam agenda jawaban Pemerintah Kabupaten Batang Hari terhadap pandangan umum fraksi DPRD pada nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna lanjutan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II Ilhamudin didampingi Sekretaris Dewan M. Ali. AB dan wakil Bupati H. Bakhtiar, Selasa (28/05/2024).

Pertama-tama atas nama Pemerintah Daerah kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Batang Hari yang telah mengagendakan kembali rapat paripurna pada pagi hari ini.

"Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batang Hari, yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2023 yang telah kami sampaikan," lanjut Bakhtiar.

Hubungan baik yang sudah terjalin dapat terus dipertahankan kedepan ini sangat dibutuhkan dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan guna mewujudkan visi misi Batang Hari Tangguh demi kesejahteraan masyarakat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari yang kita cintai, ujar Wabup Bakhtiar.

Selanjutnya pada rapat paripurna tersebut Wabup Bakhtiar memberikan jawaban atas pandangan umum dari sembilan fraksi DPRD Kabupaten Batang Hari.

Terkait pandangan umum dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mempertanyakan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai 100 persen. Bakhtiar mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari akan berupaya meningkatkan PAD melalui momentum Perda PDRD yang baru saja disahkan.

"Untuk momentum peningkatan PAD terutama sektor pajak daerah tentu membutuhkan kesadaran tinggi dan peran aktif kita semua bersama masyarakat pelaku usaha di wilayah Kabupaten Batang Hari," jelasnya.

Kemudian, terkait dengan tunda bayar yang terjadi dibeberapa OPD. Bakhtiar menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi lantaran dampak dari belum tercapainya PAD 100 persen dan adanya keterlambatan transfer oleh Pemerintah Pusat.

"Untuk kewajiban tunda bayar ini, dibebankan pada anggaran yang penyaluran transfer tahun anggaran 2023 di tahun anggaran 2024 dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) lebih kurang sebesar Rp42 millar," sebut Wabup Bakhtiar.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan DPRD Kabupaten Batang Hari bisa terus bersinergi dan mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari.