AI Buatan Google, Gemini, Kaitkan Partai Modi dengan Fasisme, India Pun Meradang!

KLIKANGGARAN -- India meradang ketika AI Google, Gemini, mengaitkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dengan ‘fasisme’ saat diminta menjawab sebuah pertanyaan.

Bahkan, India mengeklaim bahwa AI Gemini itu melanggar undang-undang dan hukum pidana yang berlaku di negara tersebut.

Pada awalnya sebuah akun X memposting tanggapan Gemini atas pertanyaan apakah Modi seorang fasis? Lalu, Gemini menjawab bahwa kebijakan Modi telah “dicirikan sebagai fasis” oleh para ahli.

Gemini pun menjelaskan argumennya itu dengan mengatakan karena “ideologi nasionalis Hindu, tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, dan penggunaan kekerasan terhadap agama minoritas” yang diusung BJP.

Baca Juga: Inilah Sosok Guru Olahraga yang Diduga Selingkuh dengan Siswinya Sendiri, Siapakah Sebenarnya?

Namun, ketika ditanyai pertanyaan yang sama tentang mantan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Gemini memberikan jawaban dengan nada yang lembut, lansir RT.com.

Rajeev Chandrasekhar, Menteri Negara Elektronik dan Teknologi Informasi India, mengeklaim Gemini melanggar Undang-Undang Teknologi Informasi dan beberapa ketentuan hukum pidana.

"Kami telah bekerja cepat untuk mengatasi masalah ini,” kata Google dalam sebuah pernyataan di tengah reaksi keras tersebut, seraya menambahkan bahwa Gemini “dibangun sebagai alat kreativitas dan produktivitas” dan mungkin tidak “selalu dapat diandalkan.”

Sebagai tanggapannya, Chandrasekhar menegaskan bahwa menyebut model AI yang ‘tidak dapat diandalkan’ tidak berarti platform teknologi dikecualikan dari undang-undang tersebut.

Baca Juga: Sinopsis Doctor Slump Episode 9: Perpisahan yang Menyiksa untuk Ha-neul dan Jeong-woo

Ia juga memperingatkan bahwa warga digital India “tidak boleh bereksperimen dengan platform dan algoritma yang tidak dapat diandalkan.”

Meskipun India mendukung AI karena kemampuannya membantu kemajuan pesat di bidang kesehatan, pertanian, dan pendidikan, India juga bersikap proaktif dalam membuat kebijakan untuk mengendalikan dampak teknologi baru tersebut.

Pada bulan Desember, New Delhi mengeluarkan nasihat yang mengamanatkan bahwa platform media digital dan sosial mengkomunikasikan konten yang dilarang berdasarkan peraturan TI “dengan jelas dan tepat” kepada pengguna. Hal ini terjadi setelah beberapa insiden yang melibatkan deepfake memicu protes di seluruh negeri.

Pemerintah India memperingatkan bahwa platform dapat kehilangan ‘kekebalan pelabuhan yang aman’ dan dapat dikenakan proses pidana dan peradilan jika mereka gagal menerapkan langkah-langkah yang ditentukan.