• Jumat, 12 Agustus 2022

Indonesia Hadapi China dengan Klaim Kepemimpinan Islam Moderat

- Rabu, 27 Januari 2021 | 21:59 WIB
d3bbd610-32b5-4aeb-b1f2-fe83e12ebcaa_43
d3bbd610-32b5-4aeb-b1f2-fe83e12ebcaa_43


Klikanggaran - Perombakan kabinet Presiden Joko Widodo baru-baru ini menunjukkan sikap yang lebih kritis bahwa Indonesia hadapi China dengan lebih kritis. Ini juga memperkuat dukungan pemerintah terhadap upaya Nahdlatul Ulama (NU), gerakan Muslim terbesar di dunia, untuk mereformasi Islam. Selain itu memposisikan negara Asia Tenggara sebagai pemain kunci dalam pertempuran dengan saingan Timur Tengah untuk jiwa Islam.


Jokowi mengisyaratkan langkah kebijakan potensial dengan penetapan duta besar untuk AS, Muhammad Lutfi, sebagai menteri perdagangan. Kemudian, ia menunjuk pejabat NU terkemuka Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama.


Penunjukan Lutfi terjadi dua bulan setelah kunjungan Mike Pompeo ke Jakarta pada Oktober atas undangan NU. Mengingat Menteri Luar Negeri memperluas akses Indonesia ke pengaturan tarif preferensial dan membuka pintu untuk perjanjian perdagangan bebas dengan AS.


Pompeo menekankan dalam pembicaraan dengan Jokowi dan dalam pidatonya di konferensi NU tentang perlunya Indonesia hadapi dan menolak klaim teritorial China di Laut China Selatan. Lalu, perlunya tindakan terhadap penindasan Muslim Turki di provinsi barat laut Republik Rakyat Xinjiang.


Indonesia, mengekstradisi tiga orang Uighur ke China, kelompok etnis Turki yang dominan di Xinjiang, beberapa hari sebelum kedatangan Pompeo.


Penunjukan Yaqut penting tidak hanya karena latar belakang NU yang menonjol. Tetapi juga mengingat fakta bahwa dia adalah salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam gerakan yang menentang keras penindasan China terhadap Uighur.


Indonesia hingga saat ini berusaha untuk mengambil langkah tegas dalam hadapi ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Termasuk penolakannya untuk berbicara tentang penderitaan orang Uighur. Indonesia selanjutnya berusaha menyeimbangkan penolakan klaim maritim China di perairan Indonesia dengan tujuan untuk menarik investasi China.


Yaqut, bersama saudaranya, Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal NU, telah menjadi penggerak dalam mempromosikan konsep gerakan Humanitarian Islam. Gerakan humanitarian Islam berdasarkan prinsip-prinsip toleransi, pluralisme dan pelukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.


Pemerintah mendukung promosi konsep NU dan menempatkannyadalam persaingan langsung dengan upaya besar oleh Arab Saudi, UEA, Turki, dan Iran. Mereka bertujuan mengumpulkan kekuatan lunak religius dengan menyebarkan interpretasi statistik dari keyakinan.

Halaman:

Editor: Rizki Hakiki Valentine

Tags

Terkini

X