Prancis memiliki minoritas Muslim terbesar di Eropa Barat, dengan populasi sekitar lima juta Muslim. Larangan jilbab dan simbol agama lain yang "mencolok" di sekolah negeri di Prancis diberlakukan pada tahun 2004.
Prancis juga merupakan negara Eropa pertama pada tahun 2011 yang melarang niqab, cadar, di tempat umum.
Ini bukan pertama kalinya Pougetoux menjadi pusat kontroversi. Pada tahun 2018, dia dikritik oleh Menteri Negara Kesetaraan Gender Marlene Schiappa dan banyak tokoh politik lainnya ketika dia ditunjuk sebagai pemimpin cabang Sorbonne dari UNEF dan muncul dalam sebuah wawancara di saluran M6 yang membahas protes mahasiswa terhadap reformasi pemerintah.
Posisi politik UNEF dipertanyakan oleh Schiappa dan menteri dalam negeri pada saat itu, Gerard Collomb, menuduh Pougetoux melakukan "dakwah" karena mengambil posisi tersebut dan mengenakan simbol agama, yang ia gambarkan sebagai "mengejutkan".
“Sangat menyedihkan di pihak seorang menteri dalam negeri untuk memiliki kata-kata kekerasan seperti itu,” kata Pougetoux dalam sebuah bantahan pada saat itu. “Cadar tidak memiliki fungsi politik. Itulah keyakinan saya. "
Majalah satir Charlie Hebdo juga dikritik keras karena menempatkannya di sampulnya dengan gambar yang banyak dianggap rasis.
Kelompok sekuler seperti Le Printemps Republicain, yang dibentuk pada 2016 untuk membela cita-cita republiken laicite, yang memisahkan gereja dari negara, telah dituduh oleh para kritikus menggunakan konsep tersebut untuk menindas Islam di Prancis.
Baca juga: Darah dan Minyak: Gosip istana Saudi, orientalisme, dan perang tak terlihat MBS
Awal bulan ini, sebuah video yang menunjukkan seorang wanita Muslim muda memberikan tip anggaran kepada mahasiswa di awal tahun baru universitas ditanggapi oleh jurnalis Perancis Judith Waintruab dengan kata-kata "11 September", mengacu pada serangan World Trade Center di New York pada tahun 2001.
Waintruab sebelumnya telah menyatakan bahwa pindah agama ke Islam di negara itu harus dilaporkan ke polisi agar dapat diselidiki.
Tahun lalu, Ketua Senat Gerard Larcher menyatakan dia menentang "segala sesuatu yang dapat mengunci wanita", setelah merek olahraga Prancis Decathlon memperkenalkan berbagai jilbab untuk pelari.
Pada tahun yang sama, seorang ibu Muslim yang mengenakan jilbab selama perjalanan sekolah bersama putranya ke parlemen regional di Bourgogne-Franche-Comte di Prancis timur menerima pelecehan verbal di dalam ruangan ketika seorang politisi dari Partai Nasional sayap kanan Marine Le Pen memerintahkan dia untuk melepas kerudungnya.
Emmanuel Macron sebelumnya pernah menyatakan bahwa hijab “tidak sesuai dengan kesopanan negara kita”.
Sumber: Middle East Eye
