JAKARTA, klikanggaran.com-- Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menilai Anis Baswedan tidak mampu mengeksekusi kebijakan startegis daerah terkait penuntasan banjir. Padahal, anggaran yang 1.7 triliun rupiah telah digelontorkan untuk penyelesaian masalah akut di DKI Jakarta. Terlebih sudah 14 orang meninggal karena bencana banjir dan kerugian materil lainnya.
"Pemda DKI jangan hanya banyak berwacana bahwa akan melakukan ini itu tapi do it..Kami pada dasarnya gak masalah mau konsep apa pun itu, yah lakukan dunk..normalisasi pun tidak dilanjutkan , terus maunya naturalisasi, nah kalau naturalisasi kan harus bnyak tanam pohon, pohonnya juga dimana? katanya pinggiran sungai tak akan dibeton, melainkan dengan dibangun ruang terbuka hijau dan konservasi. Perlu dicatat yang meninggal 14 orang akibat banjir ini, ini nyawa manusia, ujarnya
Menurtnya, Pemda DKI Jakarta tidak mengoptimalkan dana penuntasan banjir dengan maksimal. Misalnya pembebasan lahan,lokasi yang digusur di bantaran kali dibiarkan sangat lama, tidak ada pembangunan ditempat bekas penggusuran tersebut sehingga mengundang masyarakat untuk menempati bekas penggusuran tersebut. Tidak hanya itu, sungai-sungai yang belum dilakukan normalisasi juga masih banyak. Ada 13 kali di Jakarta ini yang kondisinya parah.
Meski demikian, Pemda DKI masih bisa beralasanan karena bendungan Ciawi dan Sukamashi secara fisik belum rampung. Tapi ini tidak dijadikan indikator pekerjaan fisik Bendungan Ciawi saat ini mencapai 44%, sedangkan Bendungan Sukamahi baru 35%. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020, padahal sempat ditargetkan selesai pada 2019.
"Jangan jadikan bendungan yang belum rampung sebagai alasan, terus langkah startegis tidak dilakukan, selama ini ngapain aja" ucapnya
Ia lantas menghimbau Pemda DKI, konsep naturalisai itu segera wujudkan dalam bentuk nyata agar publik tahu kinerja Pemda DKI. Konsep Naturalisasi selama ini apa? bagimana bentuknya?. Masyarakat butuh bukti bukan wacana. (ADH)
