JAKARTA, Klikanggaran.com — Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah merilis temuan sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang senilai Rp50 miliar di kasino luar negeri. Diduga para kepala daerah tersebut menukarkan uang hasil kejahatan dengan koin kasino agar dianggap legal.
Sayangnya, langkah PPATK tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak. Namun, ada juga yang membela langkah PPATK tersebut. Salah satu yang membela langkah PPATK adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca: Said Didu Beberkan Tiga Alasan BUMN Doyan Bikin Anak Usaha
Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa selama dalam penyampaiannya tidak menyebut nama, tempat, sampai detail transaksi, tidak ada masalahnya untuk diungkap di hadapan publik.
“Yang tidak boleh adalah secara detail menyangkut nama-nama para pihaknya, bentuk transaksinya, kemudian waktunya kan tidak boleh. Itu kan hanya kepada penegak hukum ya dalam hal transaksi mencurigakan itu ada indikasi tindak pidana,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/12/2019).
Baca: Kejari Lubuklinggau Didesak Audit Dugaan Penyelewengan Dana Desa
Arsul menjelaskan bahwa penegak hukum yang dimaksud bisa Komisi Pemberantasan dan Kejaksaan jika kasusnya soal korupsi. Di luar itu ke kepolisian.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu akan mendalami kasus tersebut, termasuk memanggil PPATK.
“Misalnya berapa yang terindikasi tindak pidana, tindak pidana apa saja indikasinya, dan berapa dari sekian itu yang sudah diserahkan dan dikomunikasikan kepada aparat penegak hukum untuk kemudian diselidiki lebih lanjut,” jelasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mempertanyakan efektivitas pola penegakan hukum yang dilakukan PPATK.
Sebab, lembaga tersebut pernah memuplikasikan transaksi narkoba yang mencapai Rp5 triliun dalam sebulan. Tapi tidak ada tindak lanjut keberhasilan dari temuan tersebut.
Baca: Penyelewengan Jabatan, Ketum PERPESMA Joe Rizal Dipecat Dewan Pendirinya
“Sekarang menyasar kepala daerah dengan melibatkan kasino. Ya diproses saja jika memang itu ada dugaan yang tidak benar. Kita hormati semua yang ada. Cuma dalam strategi penegakan hukum yang tepat sasaran, apa benar kalau dipublikasikan itu tepat sasaran?” katanya
