Jakarta,Klikanggaran.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov defisit. Prasetio kemudian menyinggung Gubernur DKI sebelumnya yang meraih opini Wajar Dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) atas laporan keuangan, tapi terlihat sejumlah pembangunan.
"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Sekali lagi, saya jalan keliling, kenapa (gubernur) sebelumnya masalah BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada, tapi ini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kita kok defisit ?" ucap Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa,(29/10/2019).
Prasetio menyoroti sejumlah masalah anggaran di Pemprov DKI. Terlebih data per 17 Oktober, penerimaan pajak juga defisit dari target Rp 44,5 triliun, baru diterima Rp 31,5 triliun atau 70,86 persen. Kondisi ini membuat Prasetio meminta Pemprov DKI lebih aktif mengejar pendapatan.
"Pendapatan juga kurang. Maka jangan naik-naik PBB, naik-naik pajak. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB," kata Prasetio.
Selain itu, pendapatan tentang parkir pun bisa dinaikkan. Menurut dia, salah satunya mengatur soal parkir valet.
"Khusus parkir di Jakarta yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama Scure Parking itu. Panggil khusus. Valet juga. Itu belum ada (aturan) Pergub-nya, itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp150 ribu," ucap Prasetyo.
Prasetio pun meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda, untuk bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia harus sampaikan jika ada masalah dan kekurangan.
"Bappeda punya hak bicara kepada gubernur, jangan gubernur kasih enak terus, dia orang baik pak. Jangan takut pada TGUPP," kata Prasetyo.
