Jakarta, KlikAnggaran.Com - Kebencian masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kian membesar. Penolakan atas kehadiran Ahok di beberapa wilayah, pengumpulan 3 juta KTP tolak Ahok jadi Gubernur, hingga akhirnya pengadilan rakyat untuk Ahok diselenggarakan.
Pengadilan rakyat untuk Ahok ini diwujudkan oleh masyarakat eks gusuran Kalijodo dan warga yang bertahan hidup di kolong tol Cawang-Pluit areal Kalijodo. Acara publik tersebut bertajuk Pengadilan Rakyat mengadili Ahok.
Menanggapi adanya acara tersebut, Edyssa Girsang mengungkapkan, bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Masyarakat mungkin telah merasa jenuh dengan tingkah polah gubernurnya yang bertindak semena-mena terhadap rakyatnya.
"Acara ini merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat yang dihinakan oleh Ahok melalui perangkat hukum di bawah otoritasnya," ujar Edysa Girsang melalui pesan elektronik, di Jakarta, Minggu (07/08/16).
Eq, sapaan akrab Edysa Girsang juga menambahkan bahwa rakyat Jakarta sudah bulat untuk tidak akan memberikan mandat Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 kepada Ahok.
"Dengan aksi-aksi perlawanan dan penolakan terhadap Ahok dalam Pilgub 2017 nanti, maka rakyat sudah cerdas dan paham bahwa Ahok bukanlah figur yang cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Tapi, dia cinta terhadap kepentingan para pengembang-pengusaha kaum pemodal," tegas Eq.
Ketua Umum Badan Relawan Nusantara ini melanjutkan, sidang Pengadilan Rakyat yang diselenggarakan di kolong tol area Kalijodo dari tanggal 5 Agustus hingga tanggal 7 Agustus 2016 dapat dikatakan sebagai puncak kemarahan warga Jakarta. Edysa Girsang berharap seluruh warga Jakarta yang cinta terhadap demokrasi dan kemerdekaan rakyat Indonesia untuk bersatu dalam melawan tindakan pemimpin yang semena-mena terhadap rakyatnya.
"Mari kita seluruh rakyat Jakarta dan yang tergusur oleh kekejaman Ahok untuk berkumpul dan membangun persatuan perlawanan terhadap siapapun yang telah melecehkan demokrasi rakyat Indonesia. Tetap semangat dan bersatulah untuk kemerdekaan rakyat Indonesia," tutup Eq.
