• Jumat, 12 Agustus 2022

Karyawan Ini Harus Ajukan Permohonan Pengunduran Diri

- Kamis, 15 September 2016 | 07:44 WIB
images_berita_Ags16_1-MEGA
images_berita_Ags16_1-MEGA

Jakarta, Klikanggaran.com - Membunuh, belakangan bisa dilakukan tidak dengan senjata tajam atau tumpul, tidak juga dengan racun dan hal sejenisnya. Tapi, cukup dengan menahan atau merebut hak seseorang, sehingga dia tak bisa lagi menjalankan kehidupannya dengan baik dan semestinya.

Persoalan buruh mungkin bukan hal menarik, tapi di sana tersimpan beribu nyawa rakyat yang sedang meregang, menantikan janji manis pemerintahnya. Dalam UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan telah jelas dinyatakan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah melindungi hak-hak tenaga kerja. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

 

Tapi, sudahkah itu semua terlaksana dengan semestinya? Departemen Tenaga Kerja, sudahkah melakukan pengawasan dan perlindungan atas hal-hal yang disebutkan di dalam UU tersebut? Pemerintah, sudahkah menuntun rakyatnya agar tahu dan mengerti bagaimana mereka paham betul akan hak dan kuwajibannya?

Hari ini, seorang Bapak berusia 58 tahun menemui klikanggaran untuk menceritakan masalah yang sedang dia hadapi. 24 tahun yang lalu, sebut saja Didi, mengawali pengabdiannya dan bekerja di sebuah perusahaan Consultant Arsitektur milik Herbert Hanawira Ibrahim, seorang warga dari Hong Kong. Di perusahaan bernama PT Megatika International tersebut Didi bekerja sebagai supir pribadi sang dirut sekaligus pemilik perusahaan. Dari gaji Rp 60.000 saat itu, dengan uang makan Rp 1.500 dan uang lembur Rp 500 Didi mengabdikan dirinya hingga awal Januari lalu dia di-non-aktifkan tanpa alasan jelas.

Seperti yang telah dia sampaikan pada klikanggaran, Didi sudah mencoba berkomunikasi dengan HRD, Nastiti Dwi Rini dan dijanjikan permasalahannya akan selesai pada akhir Agustus lalu. Tapi, hingga saat berita ini dimuat, belum juga ada jawaban dan kepastian dari perusahaan tersebut, apakah Didi di-PHK atau masih diperbolehkan bekerja.

“Saya malah disuruh bikin surat pengunduran diri. Ga ada kepastian saya diberhentikan apa masih boleh kerja,” kata Didi pada klikanggaran di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Saat hal tersebut Redaksi komunikasikan dengan Wahyuono, Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Saburmusi) DKI Jakarta, dia menjawab bahwa hal seperti ini banyak terjadi di negara kita. Ono (panggilan akrab Wahyuono) memberikan penjelasan panjang bagaimana nasib para buruh di Indonesia, tanpa tahu harus ke mana mereka mengadu.

“Hal seperti ini tidak akan bisa tuntas dengan mudah, karena di sini kita ini sedang melawan sistem. Banyak data terkait masalah Pak Didi itu, dan semua belum tuntas sampai detik ini,” kata Ono.

Halaman:

Editor: Kit Rose

Tags

Terkini

X