Jakarta, Klikanggaran.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disinyalir tidak bersih dari tangan-tangan koruptor. Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh jaringan Aktivis Prodem dengan judul ’Pilkada tanpa Koruptor’ Sabtu (10/09/16), bertempat LIMKIE KOPITIAM, Jl. Veteran 1 No. 34-35 Jakarta Pusat, Sabtu (10/9/2016).
Dalam acara diskusi yang diselenggarakan tersebut hadir salah satu pembicara, Uchok Sky Khadafy, yang mengatakan bahwa dirinya sangat pesimis Pilkada berjalan tanpa keterlibatan koruptor.
"KPU ini kan lembaga penyelenggara pemilu. Sehingga, dia (KPU) hanya fokus pada bagaimana pemilu ini berjalan sesuai aturan, akan tetapi tidak menyentuh pada persoalan koruptor terlibat dalam pilkada atau tidak."
Apalagi, lanjut Uchok, dirinya semakin tidak meyakini pilkada tanpa koruptor pascaputusan Mahkamah Konstitusi akan hak politik seorang mantan koruptor.
"Pesta Demokrasi (Pilkada) mustahil-lah tidak ada campur tangan koruptor, apalagi putusan MK tentang hak politik koruptor pun tidak mendukung Pilkada berjalan tanpa ada campur tangan koruptor," sesal Uchok.
Secara logika, Uchok menjelaskan bahwa dalam sistem politik kita saat ini, memenangkan pertarungan kepala daerah butuh dana yang sangat besar. Lalu, siapa yang punya dana besar di Republik ini? Tentu para koruptor dan pengusaha.
"Pilkada itu butuh dana besar, nah siapa yang punya uang besar selain koruptor dan pengusaha?" pungkasnya.
