JAKARTA, KLIKANGGARAN--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, para pentolan petinggi PKS dan para Oposan ikut bersuara mengenai hal ini.
Seperti diketahui, dokumen 'kamus sejarah' itu beredar secara daring dan ramai dibahas beberapa waktu terakhir. Padahal, kamus sejarah itu belum pernah diterbitkan Kemendikbud.
Kontroversi muncul karena tak ada sosok KH Hasyim Asy'ari di kamus sejarah itu. Selain KH Hasyim Asy'ari, nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak ada dalam kamus itu.
BACA JUGA: Putin Menjanjikan Respons ‘Asimetris’ terhadap Setiap Ancaman yang Dibuat Terhadap Rusia
Menanggapi polemik itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim menjelaskan bahwa kamus sejarah itu disusun sebelum dirinya menjabat pembantu presiden, tepatnya tahun 2017.
Begitu mendengar isu Kamus Sejarah yang disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat, saya langsung menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk menyempurnakan kamus yang sempat terhenti.
Kemendikbud tidak pernah menerbitkan Kamus Sejarah ini secara resmi, apalagi menggunakannya sebagai rujukan pembelajaran di sekolah. Saya meminta agar kamus yang disempurnakan dapat memberi manfaat bagi semua, termasuk mewadahi masukan dari @nahdlatululama.
Kemendikbud selalu mengedepankan komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa termasuk K.H. Hasyim Asy’ari yang telah menorehkan sejarah panjang pendidikan dan kebudayaan, sekaligus tokoh NU yang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Belajar dari sejarah senantiasa penting untuk kemajuan bangsa ini, kata Nadiem dalam unggahan video di akun Instagram @nadiemmakarim, Rabu (21/4/2021). [Arrahmahnews.com]
Nadiem Makarim mengatakan kamus sejarah yang menuai kontroversi karena tidak menampilkan sejumlah tokoh disusun pada 2017 atau sebelum dia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Muhadjir Effendy, yang menjabat Mendikbud pada 2016-2019, mengatakan kamus sejarah merupakan program direktorat sejarah.
"Itu programnya direktorat sejarah, urusannya hanya sampai di Dirjen. Tidak sampai ke menteri," kata Muhadjir, yang kini menjabat Menko PMK, lewat pesan singkat, Rabu (21/4/2021).
Muhadjir lantas berbicara mengenai penyelesaian Museum Islam Nusantara KH Hasyim Asy'ari. Museum tersebut sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi sejak dua tahun silam.
"Kalau yang melanjutkan penyelesaian gedung Museum Islam Nusantara KH Hasyim Asy'ari, di Jombang memang inisiatif saya atas permintaan almarhum Gus Solah dan mendapat persetujuan Bapak Presiden. Kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden, tanggalnya mudah diingat, yaitu 12-12-2018," kata Muhadjir.