• Rabu, 17 Agustus 2022

Sejumlah LSM Lakukan Aksi Demo di Kantor Inspektorat dan Kejari Batanghari

- Kamis, 15 Juli 2021 | 20:39 WIB
IMG-20210715-WA0041
IMG-20210715-WA0041


Batanghari, Klikanggaran.com - Sejumlah LSM Kabupaten Batanghari, Kamis (15-07-2021), melakukan aksi demo di kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Batanghari. Adapun gabungan aksi itu terdiri dari LSM Kompihtal, LSM Front Rakyat Anti Korupsi (FRAK), LSM Gerakan Peduli Korupsi Jambi (GPKJ) dan LSM LMPI.


Aksi demo tersebut terkait dengan tidak diresponnya surat laporan yang mereka sampaikan beberapa waktu lalu kepada dua instansi tersebut. Dalam orasinya, massa aksi meminta kepada pihak inspektorat agar menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan terkait dengan adanya dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan kegiatan tender pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari yang terindikasi mengangkangi Permen PU nomor 14 tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan Administrasi dan teknis pada tender.


Sebagaimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) menambah persyaratan peralatan yang mewajibkan harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pesawat angkat dan pesawat angkut, yang mengakibatkan Modul Dokumen Pelelangan (MDP) menambah persyaratan pada peralatan utama yang dibutuhkan dalam tender.


Sementara dalam penambahan persyaratan peralatan tersebut tidak mengacu pada Permen PU nomor 14 tahun 2020, yang menyebutkan bahwa penambahan persyaratan dibolehkan dengan mendapatkan persetujuan dari Pejabat Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang membidangi jasa konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah yang merupakan unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah.


"Kami menduga adanya upayah persekongkolan sehingga menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dan ada indikasi mengarah pada rekanan tertentu, jika ini dibiarkan maka akan menimbulkan adanya kerugian negara," papar Mahyudin, Sekretaris LSM Kompihtal.


Selain itu, masa aksi demo meminta kepada pihak inspektorat untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Jambi terhadap temuan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Batanghari yang disinyalir belum satupun mengembalikan kerugian negara atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada kas daerah, padahal limit waktu pengembalian selama enam puluh hari terhitung dari hasil LHP BPK tersebut telah dilewati.


"Kita meminta kepada Inspektur Pembantu (Irban) untuk menunjukkan Surat Tanda Setor (STS) dari OPD yang telah mengembalikan temuan kerugian negara sesuai LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi tersebut," ucap Supan Supian, Ketua LSM GPKJ.


Supian juga meminta kepada pihak Inspektorat dan Kejaksaan mengusut tuntas laporan LSM terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dan tidak transparan Kepala Puskesmas (Kapus) dan Kepala Tata Usaha (KaTU) terkait dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) khusus surveilen Covid-19 pada Puskesmas Muara Bulian.


Diduga ada penyimpangan dana surveilans penanganan Covid-19 yang perhitungannya berdasarkan jumlah suspeck (pasien) yang terkonfirmasi melalui rapid tes, selain itu dalam pelaksanaannya Tim Surveilans menggunakan 20 rekening tenaga kesehatan dalam mencairkan dana operasional (insentif).

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

Bupati Luwu Utara Dorong Pemuda Jadi Petani Milenial

Senin, 15 Agustus 2022 | 20:42 WIB
X