• Rabu, 19 Januari 2022

MAKI Sumsel: Pengerjaan Jalan Poros Ketapat Bening Gagal Konstruksi

- Senin, 24 Mei 2021 | 00:36 WIB
PicsArt_05-24-12.29.36
PicsArt_05-24-12.29.36


Palembang,Klikanggaran.com Kerusakan jalan Poros di Desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), baru-baru ini menyita perhatian publik dikarenakan belum satu tahun sejak pembangunan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan nestapa akan hal tersebut dinilai sebagai gagal konstruksi.


Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), menilai bahwasannya pengerjaan perbaikan/pemeliharaan Jalan Poros Ketapat Bening Kabupaten Muratara, diduga mutlak merupakan gagal konstruksi.


"Dalam Undang-undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 pada Bab VI Pasal 65 ayat (2) disebutkan dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10  (sepuluh) tahun  terhitung,” kata Koordinator MAKI Sumsel, Boni Belitong, Minggu (23-5).


"Dalam kondisi gagal konstruksi seperti ini, patut dipertanyakan Konsultan Pengawas dari Dinas terkait yang diduga tidak ada dianggaran setelah dicek melalui data base SIRUP LKPP dan LPSE Kabupaten Muratara," sambungnya.


Dikatakan Boni, melihat info dari jalan tersebut MAKI langsung komunikasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), yaitu  Koordinator Pidsus dan Penyidik Pidsus.


"Mereka merasa terkejut dengan rusaknya jalan yang menelan dana miliaran, dengan adanya temuan ini terlihat pekerjaan jalan itu dari konstruksinya yang gagal total, tidak menutup kemungkinan ada dugaan serta pontensi mencari keuntungan yang besar sehingga memberikan infrastruktur tak berkualitas kepada masyarakat dan daerah," tegas Boni.

-


Oleh karena beratnya tanggungjawab sesuai ketentuan undang-undang, kata Boni, disarankan kepada Penyedia Jasa untuk berhati-hati dalam proses tender proyek maupun dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.


"Perencanaan yang salah, pelaksanaan yang salah, dan pengawasan yang salah dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan dan berakibat jatuhnya sanksi pidana atau denda. Undang-undang Jasa Konstruksi berlaku baik untuk proyek Pemerintah maupun proyek swasta, dan berlaku bagi usaha orang-perorangan maupun badan usaha," jelas Boni


Menurut Boni, tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa pada masa pemeliharaan adalah Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

Gempa Bumi Banten Kembali Mengguncang Pagi Ini

Senin, 17 Januari 2022 | 08:13 WIB
X