• Minggu, 28 November 2021

MAKI Lirik Dugaan Praktik Nepotisme Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru

- Kamis, 25 Maret 2021 | 15:48 WIB
Feri Kurniawan 098
Feri Kurniawan 098


Palembang,Klikanggaran.com - Deputi Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Sumatera Selatan (Sumsel), Fery Kurniawan, angkat bicara soal dugaan praktik nepotisme yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (HD). Hal itu menyikapi beredarnya pesan berantai di Whatsapp grup yang memuat daftar pejabat di Sumatera Selatan yang masih punya hubungan kekerabatan dengan Herman Deru.


Fery menyindir dugaan nepotisme itu sebagai bentuk keberhasilan HD dalam mempromosikan keluarga besarnya di sejumlah jabatan penting. Menurutnya, tidak banyak Kepala Daerah lain yang mampu menjadikan keluarganya sebagai pejabat penting dan keberhasilan tersebut patut dicontoh oleh Kepala Daerah lainnya.


"Salah satu keberhasilan Gubernur Sumsel adalah mengangkat keluarganya menjadi pejabat di Sumsel, menjadikan keluarganya anggota DPRD, menjadi Bupati serta menjadi petinggi di BUMN dan hal ini membuktikan bahwa keluarga beliau adalah orang-orang pilihan," kata Fery dengan nada satire di Palembang, Rabu (24-3-2021).


Fery selanjutnya secara serius menekankan pentingnya pejabat publik selevel gubernur agar memiliki semangat reformasi dengan menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Karena jika dibandingkan dengan masa Orde Baru pun dugaan nepotisme yang ada di Sumsel saat ini dinilai lebih parah dan berpotensi melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.


"Kalau untuk daerah maka ini yang paling parah dan berpotensi melanggar UU No. 28 tahun 1999. Karena belum tentu yang diangkat menjadi pejabat memenuhi kriteria minimal dalam kemampuan manejerial dan kemampuan leadership," kata Fery.


Untuk menghindari praktik KKN, menurut Fery, seharusnya DPRD Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Namun kenyataannya, lembaga legislatif tersebut kurang peka terhadap masukan dan kegelisahan yang disampaikan masyarakat sipil.


"Peran DPRD tidak terlihat, seperti saat pengusulan Komisaris Independent PT Bukit Asam dan pengangkatan PJS Bupati OKU. Seakan DPRD Sumsel tiada upaya mengingatkan," sesal Fery.


Secara moral dan etika, praktek nepotisme tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat publik. Dia harus memperhatikan aspek kompetensi dan integritas dalam pengisian jabatan penting daripada mementingkan keluarga.


"Contohnya di BUMD Sumsel dimana keluarga penguasa menempati posisi strategis yang berdampak kebijakan yang terkesan tidak profesional sehingga BUMD itu mati suri," ujarnya.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

Miris! Adik Kakak Bergantian Sepatu di Sekolah

Rabu, 24 November 2021 | 21:12 WIB
X