Palembang,Klikanggaran.com - Bertambahnya warga yang terpapar virus Corona (Covid-19) di Sumatera Selatan. Dimana kasus terbaru, warga yang terjangkit berdomisili di Kota Prabumulih tentu menjadi keprihatinan tersendiri bagi kita. Kondisi ini menjadi sorotan dan perhatian berbagai pihak.
Pengamat Sosial dan Politik Sumsel, Drs. Bagindo Togar Sh.Msi, menilai secara umum penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 masih memposisikan hanya sebagai pengambil kebijakan dan pembuat regulasi (aturan) murni.
“Kita memahami bahwa wabah atau bencana penyebaran virus corona ini yang memang cepat ini, mungkin baru kali ini terjadi di indonesia. Oleh sebab itu, hal utama yang harus dilakukan kolaborasi semua pihak, ujar Bagindo, Selasa (14-4).
Dijelaskan Bagindo, kolaborasi yang dimaksud yakni kordinasi dan sinergi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
"Kemudian melibatkan pihak profesional yang memahami wabah virus ini, mereka adalah petugas medis, dokter dan ahli kesehatan. Misalnya, ahli patolagi, ahli gizi, ahli pernafasan, ahli herbal, dan lain-lain," jelasnya.
Menurut Bagindo, terkhususnya untuk di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), masih diuntungkan dengan adanya Fakultas Kedoktetan Universitas Sriwijaya (Unsri) yang salah satunya merupakan Universitas terbaik.
"Tim medis dari Fakultas Kedokteran ini [Unsri] bisa dilibatkan untuk penanganan. Jadi peran para ahli dan medis ini bisa dikedepankan," kata Bagindo.
Terkait kolaborasi dan kordinasi antar wilayah, lulusan terbaik IKA Fisip Unsri ini juga menuturkan, bagaimana menciptakan kordinasi untuk saling menjaga pintu perbatasan antar wilayah.
"Artinya, dalam penanganan Cobid-19, pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, karena mempunya musuh yang sama," ujarnya.
Aksi kolaborasi tersebut, lanjut Bagindo, cukup dengan melihat tiga aspek. Aspek sosial kemasyaraktan, dengan memahami karakter warga masing-masih wilayah, termasuk muatan lokal setiap daerah.
"Kedua, aspek jarak antar wilayah, dan ketiga, aspek geopolitik dan geografis setiap daerah. Setelah ini berjalan, maka pemerintah melakukan peran dengan mengambil kebijakan dan aturan, sehingga yang dilakukan ada tolak ukur dan bisa di evaluasi," jelas Bagindo.
Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) ini juga menegaskan, jika ada pertanyaan apakah ini sudah terlambat, maka jawabannya tidak sama sekali.
"Jika aksi-aksi kolaborasi dilakukan, saya yakin akan terlihat hasilnya, karena yang dilibatkan dan dikedepankan para ahli dan para profesional," tegasnya.
Lebih lanjut, kata Bagindo, penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah selama ini terkesan kaku, dan para pengambil keputusan [dalam hal ini pejabat] terkadang masih tidak memahami wanah virus Corona/Covid-19. Justru dinamika yang muncul, lebih banyak ingin 'tampil' dan terkesan 'mencari panggung'.
