Sementara itu, Kendy, selaku PPK, mengutarakan pendaptnya bahwa sejak mulai dari HPS, BQ sampai RAB awal, tidak ada pemasangan Elektrikal dan galpanis tangga seperti apa yang dipertanyakan wartawan.
"Jadi gini Bos, mulai dari HPS, BQ sampai RAB awal, kita tidak ada Elektrikal sama tangga Galpanis [seperti yang dipertanykan wartawan]. Jadi tidak mungkin juga kita pasang elektrikal sama pipa galpanis kalau itu baru struktrur," pungkas Kendy.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Klikanggaran.com, atas pembangunan Gedung Guru dengan No kontrak: 27.ADD.I/SPKK/DPUPR-CK/2018, realisasi akhir anggaran senilai Rp1.968.753.000,00 melalui Nomer SPH: 900/0166/BKD/SP2D/2019 31 Desember 2018 yang dikerjakan oleh CV. KIMAS PUTRA JAYA.
Sebelumnya, Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, sempat menuturkan ke publik, jangan karena kasus korupsi investor takut ke Indonesia, perlu adanya cara untuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi. Salah satu yang bisa digunakan ialah dengan memangkas keuntungan yang didapatkan oleh kontraktor dalam setiap proyek. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi alasan untuk membagi keuntungan kepada pihak-pihak yang semestinya tidak memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan peningkatan penghasilan aparatur negara juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Sehingga mereka tidak ada lagi keinginan untuk korupsi dengan alasan kekurangan.
"Di sisi lain harus ada pembenahan karena yang sering ketangkap itu kan gratifikasi. Artinya upaya menyogok. Itu penyebabnya dicari, kenapa? Karena pihak ketiga bisa mendapatkan keuntungan lebih. Dibuat sistem yang sedemikian rupa supaya si kontraktor tidak bisa banyak-banyak, secukupnya jadi tidak saling curiga. Karena saling curiga itu, maka yang lain tetap minta berbagi." Ujar Prana pada wawancara Merdeka.com seusai Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13-11).
"Kalau satu proyek bisa nilai 700 juta, kenapa harus bikin 1 miliar. Kalau jelas maka tidak harus berbagi dan curiga. Selesai lah. Jangan sampai negara kita hancur karena tingkat kepercayaan masyarakat ke pemimpinnya rendah. Karena banyak pemimpin yang ketangkap lantaran salah sistem. Sekarang orang pungli sudah sulit, sudah terbuka dan online dan itu harus ditekan terus," pungkasnya. *(Red/PS)
