PALI, Klikanggaran.com--Forum Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) direncanakan akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di tahun 2020 mendatang.
Wacana pembangunan BLK yang nantinya akan digunakan sebagai tempat latihan bagi para anak-anak lulusan SMA/SMK yang ada di Kabupaten Pali tersebut, sejatinya sudah dibicarakan sejak Desember 2018 yang lalu. Namun, hingga kini ternyata belum ada realisasinya sama sekali.
Hal ini terungkap saat rapat koordinasi mengenai tindaklanjut pembangunan BLK antara Forum CSR Pali bersama Pemkab Pali, bertempat di Aula Kantor Bupati Pali, Selasa (29/10/19).
Dalam rapat tersebut beberapa perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pali turut hadir, seperti perwakilan PT Pertamina, PT GBS, Surya Bumi Agro, BankSumselbabel, dan Bank Mandiri. Sementara Pemkab Pali diwakilkan oleh Asisten II, Usman Gumanti.
"Soal BLK ini sudah sudah kita sepakati sejak Desember 2018 di Jakarta. Dimana, waktu itu dihadiri Wakil Gubernur. Ditindaklanjuti Bulan Maret 2019, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda," kata Usman Gumanti.
Pemkab Pali sendiri telah menyiapkan lahan sekitar 3,7 heaktar di dekat lokasi Kantor Camat Talang Ubi. Adapun estimasi dana untuk pembangunan BLK sendiri ditaksir menelan dana lebih kurang Rp37 miliar.
"Lahannya sudah kita siapkan seluas 3,7 heaktar. Pemkab tidak terima dana cas. Tapi fisik bangunan. Terserah mau bangun apa dulu. Masjid atau mushalla. Tapi sekarang sepertinya belum ada guguknya atau tanda-tanda," sindir Usman.
Usman juga menyoroti belum adanya rekening bank resmi yang digunakan untuk menampung dana dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR Kabupaten Pali.
Sementara itu, belum konsistensinya Forum CSR Pali dalam membangun BLK nampak kental terasa dalam rapat koordinasi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan Pokja dari perkebunan PT Surya Bumi agro.
Pihaknya mengaku merasa kesulitan untuk mengkoordinir perusahaan perkebunan lainnya, lantaran masih selevel sehingga merasa susah.
"Kalau bisa saya mengusulkan dari dinas Perkebunan yang mengkoordinir. Karena kami merasa kesulitan. Mungkin karena selevel tadi," keluhnya.
Dari pokja Perbankan, yang diwakilkan oleh BankSumselbabel, mengatakan pihaknya membutuhkan SK dari forum CSR sebagai dasar untuk komunikasi dengan pimpinan.
"Termasuk soal rekening sendiri, mekanisme pembukaan rekening tersebut adalah SK tersebut. Dan juga rujukan Bupati sebagai kepala daerah. Dan tentunya syarat-syarat lainnya," papar perwakilan Bank SumselBabel.
