TOBOALI, Klikanggaran.com -- Sejumlah nelayan tetap pada pendiriannya untuk bersikeras menolak aktivitas pertambangan khususnya tambang laut karena akan merusak lingkungan.
Tentunya hal ini menjadi polemik dan bola panas terkait rencana masuknya Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Timah dan mitra di perairan Sukadamai Toboali Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dan sekitarnya.
Menurut keterangan Ketua Nelayan Batu Perahu Toboali, Joni Zuhri, kepada awak media, pihaknya sedang meneliti adanya informasi terkait kemungkinan adanya permainan pihak–pihak terkait yang menghalalkan segala cara agar rencana tersebut terealisasi dengan iming-iming.
"Apakah melalui gerakan lembut dengan motif mendekati orang–orang yang dianggap vocal dengan bagi–bagi CSR ? Itu infonya yang mulai hangat saat ini.
Bahkan info tersebut saya dapat dari temab yang sempet mereka (perusahaan) hubungi via telpon.Tentunya kita akan mencari tahu dan itu yang sedang kita dalami siapa–siapa yang sudah ditemui,” tegas Joni Zuhri kepada wartawan, Senin(30/9/2019).
Selain meneliti, Joni juga berharap kepada Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Basel yang baru dilantik untuk mendukung mutlak dan bersama-sama menyatukan suara menolak pertambangan KIP di wilayah ujung selatan pulau Banga itu.
Menurutnya, jika DPRD Basel bersikeras membiarkan perusahaan itu dengan rencana operasinya, maka masyarakat dan nelayan tidak akan tinggal diam dan pasti melakukan perlawanan.
“Pada intinya kami tetap menolak dan akan melakukan perlawanan jika mereka ngotot beroperasi.
Hal ini sesuai dengan berita acara rapat bersama di Balai Nelayan Batu Perahu, Kampung Lalang Kelurahan Tanjung Ketapang pada tanggal 22 Agustus kemarin, telah kami sampaikan ke pihak PT Timah dan Lurah Tanjung Ketapang,” tandas Joni.
Erwandi, salah satu warga Kampung Padang Toboali yang lantang menyuarakan penolakan Raperda Provinsi Bangka Belitung tentang RZWP3K karena merasa tidak dilibatkan juga menyatakan akan tetap menolak adanya kegiatan pertambangan itu, sampai kapanpun.
Erwandi beralasan, warga khususnya nelayan tak ingin kenyamanan mereka selama ini terganggu dengan adanya aktivitas pertambangan. Warga khususnya nelayan juga menilai, akan banyak dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas tambang itu nanti.
“Kami menduga akan ada aktivitas KIP di wilayah Sukadamai. Padahal kami sudah sering mengingatkan PT Timah, mana yang daerah rentan konflik dan mana yang tidak. Kami tidak anti tambang, tapi tolong dilihat, jangan masuk wilayah yang rentan konflik,” ujarnya.
Menurut Erwandi, Dirut PT Timah Tbk harus memahami situasi dan arus bawah agar gejolak di masyarakat yang rentan konflik horizontal serta sangat membahayakan tidak terjadi.
“Apalagi dalam waktu dekat ada pelantikan Presiden. Ini membuat kesan tidak baik kalau terjadi konflik di masyarakat. Kalau PT Timah Tbk masih juga ngotot, kami juga meminta kepada Bapak Presiden untuk mencopot Dirut PT Timah Tbk karna sudah membuat keadaan tidak kondusif di wilayah kami,” jelasnya. (Mar)
