Jakarta, Klikanggaran.com (16-06-2019) - Lambatnya pembangunan infrastruktur jalan, tepatnya di RT 08 Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, membuat warga nekad bahu membahu membangun jalan prasarana kampung mereka dengan menggunakan anggaran hasil dari iuran pribadi. Padahal, Kelurahan Pasar Muara Beliti dekat dengan pusat pemerintahan Pemda Musirawas. Warga setempat merasa seakan dianaktirikan karena tidak mendapatkan perhatian.
Tak dapat program bantuan sedikitpun dari Pemda, Rifa'i selaku warga setempat mengajak warga berbondong-bondong membangun jalan mereka dengan tekad bisa mandiri.
"Melihat lambatnya pembagunan jalan di Kabupaten Musi Rawas membuat warga nekad bangun jalan sendiri. Warga bersama-sama bergotong-royong membangun jalan walaupun sampai sekarang ini belum ada bantuan sedikitpun dari pemerintah kepada masyarakat. Namun, kami tetap antusias dalam membangun jalan walaupun bermodal dengan iuran sedikit demi sedikit untuk membeli bahan material seperti pasir, koral, dan semen. Ini demi ingin melihat kemajuan jalan di daerah ini khususnya jalan di RT 08," ujar Rifa'i pada Klikanggaran.com, Minggu (16/06/2019).
-
Berdasarkan informasi yang diterima Klikanggaran.com di lapangan, diduga kuat jalan tersebut telah dianggarkan melalui APBD tahun 2019 melalui dinas PUBM dengan penyediaan peningkatan jalan Kelurahan Pasar Muara Beliti dengan kode (21018358), serta dianggarkan sebesar Rp980.817.000,00 untuk program meningkatkan Jalan Kelurahan Pasar Muara Beliti menjadi rigid. Mirisnya, seharusnya Bulan Pekerjaan Mulai Mei 2019, Bulan Pemilihan Akhir April 2019, Bulan Pemilihan Mulai Maret 2019. Namun, sampai bulan Juni belum ada sama sekali pembangunan.
Rika Diyanto selaku Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) pun turut berkomentar.
"Kami hanya ingin melihat jalan di kampung kami ini yakni RT 08 ada jalan, bukan kolam. Sebab kalau musim hujan jalan yang kami lalui ini becek, banjir, dan banyak air yang tergenang di mana-mana," ujar Rika.
Di mata publik, hal tersebut sangat mencerminkan realisasi APBD tidak secara merata, dan diduga kuat seakan melakukan praktik kejar tayang dalam melakukan pembangunan, sehingga tradisi kejar tayang sangat rawan menghasilkan proyek pembangunan yang menyimpang dari program dan membuka celah juga bagi praktek KKN. (MJP)
