Jakarta, Klikanggaran.com - Rasa sakit yang ditusukkan ke jantung para mahasiswa oleh lembaga kepolisian Riau sungguh telak menancap ke dasar sakit. Mungkin pemerintah sudah lupa seberapa besar kekuatan mahasiswa di NKRI ini. Mungkin juga belum terjalin komunikasi yang manis sehingga sakit menebar semakin luas. Atau, jeritan sakit belum terdengar oleh Bapak Presiden.
Hidup Mahasiswa!!!
Teriakan itu membahana, merayap dari satu jantung ke jantung lain, menyesap kecewa atas munculnya sebuah foto yang memperlihatkan sejumlah petinggi polisi di Polda Riau sedang kongkow dengan Pak Bos dari perusahaan yang diduga ‘bermasalah’ karena melakukan pembakaran lahan-lahan yang ada di Riau. Peristiwa ini menimbulkan luka mendalam di hati masyarakat Riau dan Indonesia.
“Saya merasa sangat sedih, bagaimana nasib anak cucu kita ke depan, dan ke mana hewan-hewan akan pergi dengan situasi yang terjadi saat ini. Kepada Bapak Presiden Jokowi, tolong selamatkan kami, tolong selamatkan RIAU,” kata Ahmad Zaki Alfata, salah seorang perwakilan mahasiswa di Yogyakarta kepada klikanggaran, Minggu (4/9/2016).
Penegak hukum, khususnya Polisi seharusnya mengayomi dan memberikan contoh pada masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah dan bersikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan. Menjaga keutuhan masyarakat, bukan memecah belah. Penegak hukum seharusnya memberikan pegangan kepada masrakat untuk sistem Social Control.
Foto pertemuan antara oknum Polda Riau dan Bos PT. APSL merupakan tindakan yang sangat memalukan karena dinilai tidak pantas dan merupakan pelanggaran kode etik, dimana belakangan ini kasus kebakaran hutan dan lahan marak terjadi di Riau. Polda Riau seharusnya fokus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan yang telah meresahkan masyarakat Riau selama 19 tahun ini.
Dengan adanya foto tersebut, muncul dugaan ada permainan terselubung dari acara kongkow antara aparat penegak hukum dengan pihak perusahaan. Temasuk, di balik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penyelidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 lalu.
Untuk itu, komunitas mahasiswa asal Riau yang berada di Yogyakarta bergerak, senada dengan Bem Universitas Riau, atas dasar kekecewaan dan duka rakyat Riau, menuntut 3 hal dengan tegas di antaranya adalah:
1. Bapak Presiden Jokowi, segeralah membentuk tim Independen untuk menyelidiki penerbitan SP 3 atas 15 Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Riau yang kami nilai sangat tidak layak.
2. Pak Kapolri, copot aparat Polda yang terlihat di foto sedang kongkow-kongkow bersama Bos PT. APSL.
3. Pak Kapolri, copot Kapolda Riau selaku orang yang bertanggungjawab, dalam hal ini kami nilai sangat tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
Pernyataan tersebut menyebar, perlahan tapi pasti, menelusup di jantung-jantung para mahasiswa yang telah terlanjur tersulut rasa kecewa.
Akankah pemerintah membisu?
