• Rabu, 29 Juni 2022

Kejagung Mulai Penyidikan Dugaan Korupsi di LPEI, Kerugian Diduga Rp4,7 Triliun

- Rabu, 30 Juni 2021 | 22:02 WIB
Leonard Eben Ezer Simanjuntak
Leonard Eben Ezer Simanjuntak


Jakarta,Klikanggaran.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memulai penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).


Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan LPEI diduga memberikan fasilitas pembiayaan kepada Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Utama, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera, PT Kemilau Harapan Prima, dan PT Kemilau Kemas Timur. Akan tetapi, setelah fasilitas pembiayaan diberikan kemudian terjadi gagal bayar.


"Pembiayaan kepada para debitur tersebut sesuai dengan laporan sistem informasi manajemen risiko dalam posisi kolektibilitas 5 (macet) per tanggal 31 Desember 2019," kata Leonard dalam keterangannya, Rabu (30-6).


Dia mengatakan, penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional kepada para perusahaan tersebut diduga dilakukan LPEI tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik, sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet atau non performing loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39 persen.


Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, LPEI diduga mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp4,7 triliun rupiah.


"Di mana jumlah kerugian tersebut penyebabnya adalah dikarenakan adanya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)," ujarnya.


Selanjutnya, kata Leonard, berdasarkan statement di laporan keuangan (LK) 2019, pembentukan CKPN di tahun 2019 meningkat 807,74 persen dari RKAT dengan konsekuensi berimbas pada profitabilitas.


"Kenaikan CKPN ini untuk menutupi potensi kerugian akibat naiknya angka kredit bermasalah yang di antaranya disebabkan oleh sembilan perusahaan debitur itu," ujar Leonard.


Leonard mengatakan, pihak LPEI yaitu tim pengusul yang terdiri dari kepala Departemen Unit Bisnis, Kepala Divisi Unit Bisnis, dan Komite Pembiayaan, tidak menerapkan prinsip-prinsip Peraturan Dewan Direktur No.0012/PDD/11/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Kebijakan Pembiayaan LPEI.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X